Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan persiapan menghadapi Desk Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo; Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, M. Bangbang; Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar; serta para koordinator dan anggota Kelompok Kerja Zona Integritas menuju WBBM.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan bahwa terpilihnya Kanwil Kemenkum Babel sebagai salah satu sampel dalam penilaian WBBM Tahun 2026 harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk semakin meningkatkan kualitas kinerja, kedisiplinan, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Persiapan ini bukan hanya tentang melengkapi data dukung atau menyiapkan paparan ketika penilaian berlangsung. Yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai integritas dan pelayanan prima benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh seluruh jajaran, baik ASN maupun Non-ASN,” ujar Johan.
Menurut Johan, keberhasilan pembangunan Zona Integritas membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh pegawai. Karena itu, setiap jajaran diminta memahami perannya masing-masing sekaligus mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, masing-masing Tim Kelompok Kerja (Pokja) WBBM memaparkan perkembangan terbaru serta hasil tindak lanjut terhadap pemenuhan data dukung dan rekomendasi evaluasi sebelumnya. Berbagai pembaruan tersebut selanjutnya akan disempurnakan dan dituangkan dalam bahan paparan yang digunakan saat menghadapi proses penilaian TPN.
Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan setiap Pokja memiliki pemahaman yang sama terhadap substansi pembangunan Zona Integritas, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Johan meminta seluruh Pokja tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan setiap inovasi dan perubahan yang telah dilakukan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
“Predikat WBBM merupakan bentuk pengakuan terhadap organisasi yang mampu menghadirkan birokrasi yang bersih sekaligus memberikan pelayanan terbaik. Karena itu, apa yang kita paparkan harus benar-benar sesuai dengan implementasi yang telah berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tegas Johan.
Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Babel menyambut positif kesempatan untuk mengikuti tahapan penilaian WBBM Tahun 2026. Momentum tersebut menjadi dorongan untuk semakin memperkuat sinergi antarunit kerja, menyempurnakan kualitas pelayanan publik serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Johan berharap seluruh persiapan yang dilakukan secara bersama-sama dapat memberikan hasil terbaik sehingga Kanwil Kemenkum Babel mampu meraih predikat WBBM Tahun 2026.
“Kita berharap dengan komitmen, kerja sama dan konsistensi seluruh jajaran, Kanwil Kemenkum Babel dapat memperoleh hasil terbaik. Namun lebih dari predikat, tujuan utama kita adalah menghadirkan pelayanan Kementerian Hukum yang semakin berkualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” pungkas Johan.(rel)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
