Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan bertema ‘Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta’, Senin (15/6/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Forum dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Rektono Seto. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam proses penyusunan kebijakan publik yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
Menurut Agung, peningkatan kompetensi dan kolaborasi antar-Analis Kebijakan menjadi faktor penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
Dalam forum tersebut, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) memaparkan pentingnya tata kelola kebijakan yang sistematis dan berbasis bukti.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya program atau regulasi yang dihasilkan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan persoalan publik secara efektif dan berkelanjutan.
Karena itu, setiap kebijakan harus memiliki dasar yang kuat, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan dampak yang terukur.
Materi berikutnya disampaikan Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Heruanto Hadna. Ia menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan pendekatan yang mengintegrasikan kajian ilmiah dengan kebutuhan praktis dalam proses pengambilan keputusan publik.
Menurut Agus, proses analisis kebijakan meliputi identifikasi masalah, penelaahan penyebab, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan alternatif kebijakan, hingga perumusan rekomendasi yang sesuai dengan konteks permasalahan.
“Rekomendasi kebijakan yang baik harus mempertimbangkan kelayakan implementasi, ketersediaan sumber daya, dukungan pemangku kepentingan, serta manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, mengatakan keikutsertaan pihaknya dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung penyusunan kebijakan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.
Menurut Johan, kebijakan publik harus dirancang secara cermat, berbasis data, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat di daerah.
“Penguatan peran Analis Kebijakan sangat penting agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai strategis, aplikatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Johan.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, menilai forum tersebut menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman sekaligus membangun sinergi dalam penyusunan kebijakan publik.
Menurutnya, kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam membaca persoalan, mengolah data, serta merumuskan alternatif solusi yang tepat dan dapat dilaksanakan.
Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap dapat terus meningkatkan peran strategis dalam mendukung lahirnya kebijakan publik yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta selaras dengan arah kebijakan Kementerian Hukum.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
