Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher) mendukung langkah pemerintah Indonesia menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
Pendekatan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan langkah tepat, terukur dan memiliki legitimasi internasional yang kuat.
Menurut Aher situasi di Gaza saat ini masih sangat dinamis dan penuh risiko, sehingga diperlukan kehati-hatian mengambil kebijakan strategis, terutama menyangkut keselamatan personel serta kedaulatan negara lain.
“Keputusan pemerintah menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak. Kita harus memastikan setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yaitu melalui mandat resmi PBB,” ujar Kang Aher dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (22/3/2026).
Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia selama ini selalu berlandaskan prinsip bebas aktif dan komitmen terhadap perdamaian global. Oleh karena itu, mekanisme PBB menjadi jalur paling tepat agar kontribusi Indonesia dapat berjalan efektif dan mendapat pengakuan internasional.
Baca juga : Pantau Arus Mudik, Wakil Ketua DPR RI Apresiasi Kesiapan Petugas
Selain itu, peran diplomasi Indonesia mendorong gencatan senjata permanen dan penyelesaian konflik secara damai di kawasan tersebut sangat penting
“Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina, serta mendorong solusi damai yang berkeadilan. Peran kita tidak hanya dalam bentuk pasukan, tetapi juga bantuan kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum internasional,”kata Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Dia berharap pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk negara sahabat dan lembaga internasional, guna memastikan setiap langkah yang diambil memberikan dampak positif bagi perdamaian di Gaza.
Baca juga : Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Minta Pemerintah Rumuskan Peta Jalan Ekspor Beras
Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif harus segera mengevaluasi keberadaan di BOP jika tujuannya tidak tegas menjamin kemerdekaan Palestina.
“Mari kita memberikan dukungan moral dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, serta menjaga persatuan menyikapi isu global yang sensitif. Jika BOP tidak tegas menjamin kemerdekaan Palestina, sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif, keberadaan Indonesia dalam BOP harus segera dievaluasi,” tutur Aher. (duk)











