Deli Serdang, Sumselupdate.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas keberhasilannya keluar dari status tanggap darurat bencana hanya dalam waktu 14 hari. Capaian tersebut sebagai bukti nyata kesiapan mitigasi yang selama ini telah dibangun pemerintah daerah.
“Ini perlu kita dalami dan jadi contoh. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain, 14 hari itu belum apa-apa. Tapi Kabupaten Deli Serdang bisa lepas dari masa tanggap darurat. Artinya ada kesiapan yang sudah dipikirkan jauh hari,” ujar Lisda saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI terkait penanganan bencana di Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (30/01/2026).
Menurut Lisda, bencana merupakan peristiwa yang sebagian bisa diprediksi dan sebagian tidak. Namun, untuk potensi bencana yang bisa diprediksi, pemerintah daerah seharusnya sudah menyiapkan langkah mitigasi sejak dini, mulai dari sarana evakuasi hingga logistik dasar.
Dia menyoroti pola lama penanganan bencana yang kerap bersifat reaktif. “Permintaan perahu karet, truk, dan alat pendukung lain seharusnya diminta sekarang, bukan menunggu ada korban dulu. Ini yang harus diubah,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Sementara itu, berdasarkan data Command Center Pemkab Deli Serdang, kondisi bencana terus berangsur pulih. Dari sebelumnya 17 kecamatan terdampak banjir dan longsor, kini tersisa sembilan kecamatan yang masih berada dalam status terdampak. Tujuh kecamatan masuk zona banjir, yakni Percut Sei Tuan, Sunggal, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Batang Kuis, Tanjung Morawa, dan Pantai Labu, sementara dua kecamatan terdampak longsor berada di Sibolangit dan STM Hilir.
Baca juga : Komisi XIII DPR Sebut 92 Persen Lapas di Jatim Overkapasitas
Meski sejumlah wilayah telah surut dan warga mulai kembali ke rumah, Lisda menegaskan keberhasilan penanganan bencana tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah.
“Mitigasi harus menjadi budaya, bukan hanya respons sesaat. Ini pelajaran penting bagi seluruh daerah di Indonesia,” tegasnya. (duk)
Baca juga : Wakil Ketua Komisi X DPR: Perlu Strategi Komunikasi Terampil Bagi Petugas Sensus Ekonomi 2026











