Kayuagung, Sumselupdate.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, menerapkan skema pembayaran bertahap kepada pihak ketiga atau kontraktor menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Kontraktor pun diminta bersabar karena pencairan sejumlah proyek yang sebelumnya tertunda tidak dapat dilakukan sekaligus.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKI, Farlidena Burniat, SE, MM, mengatakan Kabupaten OKI mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp241 miliar.
“Awalnya Pemkab OKI berencana menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada kontraktor. Namun, karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran, pembayaran tersebut terpaksa dilakukan secara bertahap,” ujarnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (17/12/2025).
Pria yang akrab disapa Abor ini menjelaskan, Pemkab OKI sebelumnya telah mulai mencicil pembayaran piutang kepada pihak ketiga.
“Pada waktu lalu terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dari penyelenggara Pemilu, yakni KPU OKI dan Bawaslu OKI. Dari dana tersebut, kami bisa melakukan pembayaran kepada pihak ketiga,” katanya.
Baca juga: Kolaborasi Kemenkum Sumsel dan Pemkab OKI Dorong Reformasi Hukum dan Layanan Publik
Farlidena juga menanggapi isu yang menyebutkan Pemkab OKI memiliki utang kepada pihak ketiga hingga Rp560 miliar. Menurutnya, angka tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki.
“Saya heran angka itu dari mana. Kami bekerja berdasarkan data. Bahkan saat saya menerima amanah dari pejabat BPKAD sebelumnya, tidak ditemukan utang sebesar itu. Setelah kami lakukan pengecekan, utang pihak ketiga yang belum terbayarkan hanya sekitar Rp370 miliar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, angka tersebut sudah termasuk tunggakan tunjangan perangkat desa dan kelurahan yang belum dibayarkan.
Baca juga: Harga Jelang Lebaran Pemkab OKI Kembali Gencarkan Operasi Pasar
Terkait penyusunan anggaran tahun 2026, Farlidena mengatakan Pemkab OKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan legislatif telah melakukan penyesuaian.
“Kami memfokuskan anggaran pada pelayanan dasar, seperti pengadaan obat-obatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Insya Allah pelayanan dasar tidak akan terganggu,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, dampak efisiensi anggaran mendorong Bupati OKI H. Muchendi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bekerja lebih keras melakukan jemput bola ke berbagai kementerian.
“Upaya tersebut dilakukan agar pembangunan di Kabupaten OKI tetap berjalan,” pungkasnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
