Pangkalpinang, Sumselupdate.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) diminta oleh Bank Indonesia (BI) untuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan kebenaran pernyataan Menteri Keuangan adanya dana mengendap sebesar Rp2,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Babel.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BI Babel, Rommy S Tamawiwy, dalam audiensi bersama DPRD dan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel di ruang Banggar, Selasa (28/10/2025).
“Solusinya, DPRD untuk mengecek langsung ke Kemendagri karena secara data kami belum menerima data resmi mengenai dana mengendap Rp2,1 triliun ini, karena data yang kami terima baru sampai bulan Agustus, dan data Bulan Oktober yang disampaikan Menteri Keuangan belum kami dapat,” kata Rommy kepada media.
Disampaikan Rommy, data yang telah dipublikasikan Bank Indonesia Bangka Belitung bsru sampai bulan Juli 2025, dimana data dari bank pelapor dikirim ke kantor pusat BI melalui aplikasi, dan data per 30 September belum tersedia karena masih dalam proses rekapitulasi.
“Data dari masing-masing bank pelapor masuk ke kantor pusat. BI Bangka Belitung belum menerima data final. Nanti akan dirilis pada waktunya,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika dibutuhkan konfirmasi lebih lanjut, pemerintah daerah dapat langsung berkoordinasi dengan Kemendagri.
Sementara itu, Kepala Bakuda Babel Muhammad Haris mengatakan Pemprov Babel melalui Badan Keuangan Daerah (Bakuda) telah melakukan penelusuran yang berkenaan dana simpanan Pemprov Babel di bank senilai Rp2,1 triliun, sedangkan di RKUD tidak terdapat endapan dana senilai tersebut.
“Setelah kami telusuri, maka didapati bahwa terjadi kesalahan penginputan data keuangan oleh Bank Sumselbabel ke Sistem Bank Indonesia, dimana dana Rp2,1 triliun tersebut sesungguhnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan bukan milik Pemprov Babel,” jelasnya.
“Di kas daerah tidak terdapat dana dengan nilai tersebut. Kas daerah hanya di Bank SumselBabel. Dana kas daerah hanya sekitar Rp 200 miliar,” sambungnya.
Oleh karena hal tersebut, lanjut Haris, maka Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Babel resmi melaporkan pihak Bank Sumselbabel yang telah salah dalam menginput data keuangan di Bank Indonesia yang berdampak besar terhadap nama baik Pemprov Babel untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita telah membuat laporan kepolisian yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Babel, Hidayat Arsani pada Senin, 27 Oktober 2025, perihal aduan atas kesalahan data, karena menyangkut nama baik Pemprov Babel di mata masyarakat Babel maupun di nasional,” tegasnya.
Diakuinya, kesalahan penginputan data keuangan oleh Bank Sumselbabel ke sistem Bank Indonesia tersebut sangat vital.
“Dan ini berpengaruh pada kredibilitas Pemprov Babel dalam pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional atas perkembangan pemberitaan di media sosial,” tutupnya.(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
