Sekayu, Sumselupdate.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus berupaya menjawab tantangan keberlanjutan sektor kelapa sawit yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Bumi Serasan Sekate.
Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) bagi pekebun kelapa sawit yang digelar di Gedung Dharma Wanita Sekayu, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Perkebunan Muba ini dibuka langsung oleh Bupati Muba H M Toha Tohet SH dan dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Alva Elan SST MPSDA, Kepala Dinas Perkebunan Akhmad Toyibir SSTP MM, Plt Kepala BPKAD Ariyanto SE MSi, serta Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Drs Nwardi Endang MSi.
Turut hadir pula narasumber dari Kementerian Pertanian RI, yaitu Madyah Prasetya Jati SP MSc, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda mewakili Direktorat Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan, serta Ilham Durmanwan ST MSi, Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Muba.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Muba juga menyerahkan berbagai bantuan bagi kelompok tani dari sejumlah kecamatan, meliputi bibit kelapa sawit, karet, pinang, pupuk, pembangunan gedung, serta sarana prasarana berupa laptop untuk Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).
Dalam sambutannya, Bupati Toha menegaskan bahwa sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Muba. Namun, kemajuan industri sawit juga menghadirkan tantangan, terutama terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola lahan.
“Perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Namun di sisi lain, perkembangannya menghadirkan tantangan seperti isu deforestasi dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah tidak bisa tinggal diam, kami terus berupaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” ujar Toha.
Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret untuk menjawab tantangan tersebut adalah penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025. Peraturan ini mewajibkan tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga pekebun rakyat untuk memiliki sertifikat ISPO.
“Bagi pekebun, ISPO bukan sekadar sertifikat. Ini adalah jalan menuju kepastian usaha dan kesejahteraan. Dengan ISPO, kita menjaga produktivitas sekaligus memastikan kebun sawit tetap lestari dan memberi manfaat bagi generasi mendatang,” tambahnya.
Dalam mendukung penerapan ISPO, Pemkab Muba telah menyiapkan empat langkah strategis, yaitu mendorong percepatan legalisasi lahan dan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi pekebun, memfasilitasi pendampingan kelembagaan pekebun, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penyuluhan, serta membangun kolaborasi dengan perusahaan dan lembaga sertifikasi ISPO.
“Langkah-langkah ini dirancang agar pekebun rakyat dapat terlibat aktif dan memperoleh manfaat nyata dari penerapan ISPO. Pemerintah daerah akan terus hadir sebagai fasilitator, bukan sekadar regulator,” tegas Toha.
Bupati Toha juga mengapresiasi dukungan Direktorat Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian RI dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut.
“Dengan semangat gotong royong dan kemitraan, kita wujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muba Akhmad Toyibir SSTP MM menyampaikan, kegiatan sosialisasi diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri atas pelaku usaha perkebunan, pekebun swadaya, serta perusahaan mitra petani plasma.
Menurutnya, hingga saat ini Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan skema pendanaan BPDPKS di Muba telah mencakup 35 kelembagaan pekebun yang telah memasuki tahap tanaman menghasilkan, dengan total 47 mitra kelembagaan yang aktif.
“Kami juga memberikan apresiasi kepada KUD Sejahtera Babat Toman yang telah berhasil melaksanakan sertifikasi ISPO secara mandiri. Ini menjadi contoh baik dan dapat menjadi pemicu semangat bagi kelembagaan pekebun lainnya,” kata Toyibir.
Ia menambahkan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pekebun dan pemangku kepentingan tentang prinsip dan kriteria ISPO, sekaligus mendorong percepatan sertifikasi. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya praktik berkebun yang legal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Toyibir menjelaskan, sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah memberikan perpanjangan waktu hingga 2029 bagi pekebun swadaya untuk memperoleh sertifikat ISPO. Aturan ini juga memperluas kewajiban sertifikasi, tidak hanya bagi kelembagaan pekebun, tetapi juga industri hilir dan bioenergi.
“Ini menjadi peringatan bagi perusahaan perkebunan. Dari total 61 perusahaan di Muba, baru sekitar 50 persen yang memiliki sertifikat ISPO. Kami mengimbau agar seluruh perusahaan segera menyesuaikan diri sesuai regulasi terbaru,” pungkasnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
