Eddy Soeparno: Inpres Pengentasan Kemiskinan Memastikan Tidak Ada Rakyat Ditinggalkan

Writer: - Kamis, 10 April 2025
Pimpinan MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno merespons Instruksi Presiden (Inpres) 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (Sumselupdate.com/Istimewa)

Jakarta, Sumselupdate.com – Pimpinan MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno merespons Instruksi Presiden (Inpres) 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Inpres yang diteken pada 27 Maret 2025 berisi sejumlah langkah pemerintah dalam rangka mengoptimalkan kebijakan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Read More

Menurut Eddy, Inpres Pengentasan Kemiskinan adalah kebijakan penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditandai dengan distribusi kesejahteraan yang merata.

“Pertumbuhan ekonomi secara kuantitas 8 persen sebaiknya diiringi dengan kualitas pertumbuhan ekonomi yang baik. Dalam hal ini adalah memastikan distribusi kesejahteraan merata kepada seluruh masyarakat,” ujar Eddy di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo bahwa dalam kebijakan ekonomi tidak ada rakyat yang ditinggalkan atau no one is left behind.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Pembangunan yang Lebih Inklusif Harus Didukung Semua Pihak

Dikatakan sinergi antar kementerian untuk penyusunan data tunggal sosial dan ekonomi nasional diperlukan sebagai upaya memastikan program tepat sasaran.

“Salah satu poin penting Inpres Presiden Prabowo adalah urgensi data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk memastikan program ini tepat sasaran.

Ini poin yang sangat penting dan relevan mengingat sampai saat ini belum ada data tunggal yang menjadi rujukan semua kementerian, khususnya dalam program subsidi dan bantuan sosial,” katanya.

Baca juga : Wakil Ketua MPR Dorong Implementasi Kebijakan Perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender

Dia berharap, Inpres Pengentasan Kemiskinan dapat diimplementasikan secara cepat, taktis dan solutif di lingkup penugasan kementerian masing-masing.

Di tengah Perang Dagang dan kebijakan internasional yang mempengaruhi Indonesia, lanjut dia, Inpres Pengentasan Kemiskinan penting sebagai bantalan sosial bagi masyarakat miskin.

“Ke luar pemerintah melakukan serangkaian diplomasi perdagangan, ke dalam atau di level domestik pemerintah memastikan pengentasan kemiskinan bisa dipercepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini. (duk)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts