Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan markup impor beras. Karena masyarakat sudah mulai khawatir soal harga beras.
Ketidaksesuaian dalam proses pengadaan mendesak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ketahanan pangan.
Sebagai anggota Komisi IV yang bermitra di bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan, Akmal telah menyuarakan pentingnya pengawasan terhadap proses impor beras demi melindungi kepentingan rakyat Indonesia.
“Transparansi dalam langkah ketahanan pangan kita adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dugaan markup dalam impor beras tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi kita tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kita,” kata Andi Akmal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Menurut Akmal, Pansus akan bekerja dengan tekun untuk mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat dalam kesalahan.
Pembentukan Pansus sebagai tanggapan atas pengumuman tender terbaru oleh Perum Bulog untuk pegadaan jasa angkutan pendistribusian bantuan pangan. Proses tender ini menimbulkan pertanyaan di kalangan DPR untuk mengambil tindakan tegas.
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menekankan, Pansus akan menyelidiki secara menyeluruh semua aspek dari proses impor beras, termasuk prosedur pengadaan, strategi penetapan harga, dan peran berbagai pemangku kepentingan.
“Tujuan kami untuk memastikan setiap langkah dari proses diperiksa dan setiap ketidaksesuaian ditangani dengan segera,” tambahnya.
Investigasi diharapkan melibatkan kerja sama erat dengan berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog. Pansus juga akan mencari masukan dari pakar independen dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan tinjauan yang komprehensif dan tidak memihak.
Akmal Pasluddin mengimbau semua pihak yang terlibat bekerja sama dengan penyelidikan ini.
“Tujuan kami bukan hanya untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah, tetapi juga menerapkan langkah yang akan mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini tentang ketahanan pangan bangsa kita dan memastikan sumber daya kita digunakan secara efektif dan etis,” tambahnya.
Dikatakan, usulan pembentukan Pansus disambut dengan dukungan luas dari berbagai sektor, yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pangan Indonesia.
Temuan dan rekomendasi dari Panitia Khusus akan diumumkan kepada publik, memperkuat komitmen DPR terhadap pemerintahan yang terbuka dan jujur.
Dia menambahkan, bila pansus terbentuk, selama proses penyelidikan, Pansus berjanji memberikan informasi kepada publik mengenai kemajuan pada setiap prosesnya.
“DPR mendorong warga negara terlibat dan berkontribusi mengenai ketahanan pangan dan tata kelola di Indonesia,” tegasnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
