Musirawas, sumselupdate.com – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyatakan, pihaknya siap menjadi agen diplomasi dengan berbagai negara sahabat untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan promosi komoditas lokal di daerah. Terutama, anggota DPR yang tergabung dalam BKSAP memilikii tugas utama sebagai fungsi diplomasi.
“Peran diplomasi ini diharapkan, agar produk Indonesia dikenal dunia dan juga informasi di daerah bisa kita explore kepada negara sahabat. Betapa banyak peluang tersebut bisa kita sampaikan melalui kawan-kawan BKSAP yang bisa menjadi agen diplomasi dari Dapilnya. Saya pun akan mempromosikan keunggulan lokal di Kabupaten Musi Rawas yang menjadi Dapil saya kepada negara sahabat,” ujar Hafisz saat memimpin Tim Kunjungan Kerja BKSAP dalam acara BKSAP Days di Pendopo Bupati Musi Rawas, Lubuk Linggau, Sumsel, Selasa (12/9/2023).
Menurut Politisi F-PAN tersebut, pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) merupakan satu wadah bagi anggota DPR RI untuk melakukan pendekatan langsung dengan anggota Parlemen dari negara lain dan menguasai pemahaman mengenai isu-isu yang berkembang di kawasan maupun tataran global.
“Jadi kalau Ibu Bupati punya Comparative Advantage yang bisa kita jual ke negara sahabat, kami siap menyampaikan hal tersebut kepada kerja sama kami dengan negara tersebut. GKSB juga untuk mempercepat penyelesaian negosiasi yang tertunda antara pemerintah dengan pemerintah, karena kami bisa berjalan tanpa perantara, tanpa protokoler, beda dengan eksekutif,” jelas Hafisz.
Dia menggarisbawahi, masa depan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada kemampuan Indonesia memahami dan merespon kondisi global, serta memanfaatkan diplomasi parlemen secara efektif mendorong akselerasi kerja sama ekonomi dan perdagangan.
“Mari kita bersama-sama memastikan bahwa Indonesia dapat bersaing di tingkat global dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kami, Pimpinan dan Anggota BKSAP lintas-fraksi dan komisi yang hadir siap menerima masukan dan memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya peningkatan kerja sama ekonomi untuk pembangunan daerah, serta kepentingan publik secara umum sesuai kewenangan DPR RI,” tegas Hafisz. (duk)











