Jakarta, Sumselupdate.com — Anggota DPR Fraksi Gerindra, Hj Himmatul Aliyah hadir menjadi pembicara diskusi di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Menurut Himma, kehadiran perempuan dalam dunia politik harus ditunjang dengan aturan yang jelas. Indonesia masih dalam kategori tingkat partisipasi yang rendah tentang keterwakilan perempuan di dunia politik.
“Skor keterwakilan perempuan di Indonesia di masih rendah dalam kersetaraan gender. Dan di ASEAN skor itu memang masih kurang, ” ujar Himma.
Dikatakan, perlu peningkatan pengaturan perempuan untuk masuk ke dunia politik, karena perempuan masuk dunia politik, biasanya dari kalangan aktivis, istri-istri pejabat ataupun mereka yang mempunyai modal cukup kuat.
Sebenarnya kata Himma, banyak sekali perempuan di dunia memiliki kualitas untuk masuk ke dunia politik. Namun, tidak dibarengi dengan sistem atau aturan yang menyebabkan biaya politik terlalu tinggi. Sehingga mereka tidak mau masuk ke dunia politik.
“Perempuan berkualitas di dunia sana jadi ngeri duluan masuk politik karena memerlukan biaya tinggi,” jelas Himma.
Oleh karena itu bagaimana sistem yang dilakukan, mungkin juga sistem ini nanti dengan Perludem atau komisi perempuan atau legislasi membuat aturan yang memudahkan perempuan bisa masuk ke dalam dunia politik.
Dia menambahkan, sangat disayangkan apabila SDM perempuan yang tinggi serta diikuti dengan ide yang baik untuk membangun bangsa tapi tidak dilibatkan. Mestinya negara bisa memberikan akses secara khusus kepada perempuan yang ingin berjuang di jalur politik.
“Inilah kita perlu menjaring terutama dari partai. Partai politik harus memberikan kesempatan kepada perempuan menempati posisi kursi pemilihan yang mungkin, kalau sistem terbuka bisa bersaing, tapi kalau tertutup mungkin harus menempatkan perempuan dalam posisi atas,” papar Himma.
Upaya pemerintah Indonesia untuk mengadopi keterwakilan perempuan di parlemen dan di partai sebesar 30 persen diakui Himma sudah baik. Namun faktanya masih jauh dari harapan.
“Ternyata meskipun kita sudah 30 persen keterpilihan belum mencapai maksimum masih sekitar 21 persen implementasinya. Karena Indonesia termasuk negara di 110 posisinya di antara 193 negara yang masih 21 persen keterwakilan perempuan dalam politik,” tuturnya.(duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
