Jakarta, Sumselupdate. com- Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memerintahkan jajarannya untuk memastikan negara memiliki stok sekitar 1,2 juta ton untuk dibawa ke tahun 2024. Hal ini sebagai bentuk langkah antisipasi stabilisasi pasokan dan harga pangan.
“Dan prioritaskan agar pengadaan beras berasal dari produksi dalam negeri, sehingga program Pemerintah untuk rakyat turut membantu petani kita yang belakangan kesulitan dalam pendistribusian hasil tanam,”ujar Daniel di Jakarta, Jumat (28/7/2023).
Politisi dari PKB di Komisi IV DPR yang membidangi urusan pertanian dan pangan ini juga meminta Pemerintah menyalurkan bansos beras dengan kualitas baik untuk rakyat. Dikatakan, bantuan beras yang diberikan harus sesuai standar.
Sebagai mitra Komisi IV DPR, Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog diharapkan dapat melakukan perencanaan dan menyiapkan target tersebut dengan baik. Salah satu dengan menyerap beras dari petani kita sendiri.
Politisi Fraksi PKB menyebut, DPR terus fokus mengawal program bantuan pemberian bahan pangan seperti bansos beras ini.
Dia mengingatkan agar program bansos beras disalurkan tanpa menimbulkan kesulitan bagi rakyat.
Pengawasan harus dilakukan dengan seksama. Jangan sampai rakyat mendapat bantuan tapi diminta biaya untuk menebus. “Atur sistem pengawasan sedemikian rupa untuk menutup lubang-lubang potensi pungli,” tegas Daniel.
Komisi IV DPR juga meminta Pemerintah bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menghindari berbagai bentuk pelanggaran. Seperti, modus distribusi fiktif yang biasa dilakukan saat penyaluran distribusi di lapangan dan adanya pungli dari oknum kepada penerima manfaat.
“Program bantuan bagi rakyat kecil harus diawasi dengan ketat. Kita tidak ingin program yang baik ini disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab sehingga menyengsarakan rakyat,”katanya.
Meski begitu, Daniel mengapresiasi diperpanjangnya program bansos beras untuk rakyat. Menurut dia, masyarakat yang berpenghasilan rendah harus menjadi fokus Pemerintah menerima bantuan.
Apalagi setelah Pandemi Covid-19 banyak keluarga yang semula merupakan masyarakat menengah atau menengah ke atas, tapi saat ini masuk dalam kategori keluarga berkekurangan. Jadi update data DTKS sangat relevan.
Daniel memastikan, DPR akan terus mendukung program pro rakyat yang dilakukan Pemerintah. Baik dari sisi legislasi, penganggaran maupun pengawasan. Hanya saja program harus dipastikan dilakukan secara adil, transparan, tepat sasaran, dan berdampak positif untuk semua kalangan masyarakat, termasuk para petani. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
