Laporan: Endang Saputra
Muarenim, sumselupdate.coom – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaraenim terus melakukan pengembangan terhadap kasus penjualan aset pemerintah kabupaten Muaraenim. Saat ini penyidikan masih akan memeriksa para saksi termasuk saksi ahli.
Kepala Kejaksaan Negeri Muaraenim, Ahmad Nuril Alam mengatakan kasus penjualan aset pemerintah daerah kepada PT TBBE yang sebelumnya sudah menetapkan seorang tersangka yakni DI yang merupakan oknum Kepala Desa Gunung Megang Luar hingga saat ini masih dilakukan pengembangan penyidikan.
“Itu masih dalam pengembangan, karena kasus tersebut kami nilai merupakan kasus yang cukup besar karena aset yang dijual Rp74.822.400,- tapi kerugian negaranya yang ditimbulkan sebesar Rp 1.868.468.610,99,” ungkapnya, Jum’at (21/7/2023) dalam keterangan persnya saat menyampaikan pencapaian kinerja Kejari Muaraenim di Aula Kantor Kejari Muaraenim.
Menurut Kajari Muaraenim Ahmad Nuril Alam, sampai saat ini kejaksaan negeri Muaraenim masih memeriksa para saksi.
“Sebelumnya penyidik sudah meminta keterangan saksi ahli yakni dari BPKP, BPN, Kemendagri dan Ahli Pertambangan dari ESDM, kami masih akan meminta keterangan saksi ahli hukum pidana yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan,” terangnya.
Kemudian, ia mengatakan kalau sebelumnya penyidik sudah menerapkan seorang tersangka maka tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru.
“Tersangka baru mungkin saja karena sekarang masih pengembangan,” ungkapnya.
Diketahui, Kejari Muaraenim melakukan penahanan, selasa (18/7/2023) terhadap DI Oknum Kades Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang karena menjual aset desa yakni jalan dengan panjang 1,7 KM dan lebar 4,5 meter.
Tersangka menjual aset tersebut tanpa izin dengan harga Rp74.822.400, yang masuk ke rekening pribadi. Setelah dilakukan penghitumgan oleh BPKP timbul kerugian negara sebesar Rp1.868.468.610,99.
Atas perbuatan tersebut tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Prdana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.
Sedangkan Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Adapun ancamannya jika pasal 2 ayat (1) pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum 4 tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya maksimum 20 tahun, minimum 1 tahun.
Dalam perkara ini, Kejari Muara Enim juga menerima uang titipan dengan total Rp374.822.400,- dimana Rp74.822.400,- merupakan titipan dari tersangka dan Rp300Juta dari saksi. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
