Jakarta, Sumselupdate.com- Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mendorong semua DPRD Provinsi di Indonesia mengeluarkan Perda tentang Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan seperti DPRD Yogyakarta dan kini tengah dilakukan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Semua Perda akan menjadi benteng kokoh yang menjaga Pancasila dari gempuran ideologi asing.
‘’Saat ini pembinaan Pancasila secara nasional memang dibebankan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, tapi ingat BPIP tidak punya kaki ke daerah seperti BRIN. Karena itu, jika setiap provinsi punya Perda tentang pembinaan Pancasila, akan sangat membantu semua pihak melakukan sosialisasi ideologi negara Pancasila,’’ tegas Ahmad Basarah, saat menerima tim Pansus Ranperda Provinsi Kalimantan Timur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Gedung MPR RI, Jumat (23/6/23).
Delegasi yang diterima Ahmad Basarah tersebut 11 orang dari tujuh fraksi, dipimpin Romadhony Putra Pratama dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai Wakil Ketua MPR Bidang Sosialisasi Empat Pilar, Ahmad Basarah mengusulkan agar judul Raperda diganti dari semula Raperda tentang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Raperda tentang Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
‘’Jika digunakan kata Pendidikan, nomenklatur ini sudah digarap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara Perda yang sedang anda susun ini akan mengatur bagaimana membina masyarakat agar mengenal, menghayati, dan merawat Pancasila. Jadi, seharusnya digunakan kata pembinaan,’’ tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.
Menurut Ahmad Basarah, era digital telah membawa Pancasila ke persimpangan jalan yang memperhadapkan ideologi bangsa Indonesia dengan ideologi- asing, mulai dari beraliran kapitalisme, komunisme, bahkan transnasionalisme.
Mereka yang merongrong ideologi Pancasila ini, kata dia, biasanya melakukan penetrasi ideologi lewat masyarakat desa dan dusun yang jauh dari pusat pemerintahan di ibukota.
‘’Kita bisa lihat banyak tersangka teroris ditangkap di pelosok dusun dan desa. Karena itu, jika setiap Pemda punya Perda yang mengatur tentang pembinaan Pancasila, gerakan ini akan sangat bagus. Kearifan lokal yang terkandung di setiap Perda tentu punya kelebihan sendiri membentengi Pancasila dari gempuran ideologi asing,’’ tegas Basarah.
Ketua Pansus Romadhony Putra Pratama mengaku mendapat banyak masukan dari Ahmad Basarah. Raperda yang tengah disusun lanjut dia, ditujukan untuk menjadi benteng ideologi tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya menjelang Ibukota Nusantara diresmikan.
‘’Kami berharap saat Raperda ini menjalani uji publik, Bapak Ahmad Basarah bisa memenuhi undangan kami menjadi salah satu narasumber. Kami ingin mendapat masukan tentang Pancasila dari para ahlinya,’’ jelas Romadhony.
Delegasi ini mengaku sudah melakukan studi banding ke DPRD Yogjakarta untuk mendapatkan hasil terbaik. Delegasi yang diterima oleh Ahmad Basarah ini terdiri atas Wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sigit Wibowo (Fraksi PAN), Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Samsun (Fraksi PDIP), Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur H. Seno Aji (Fraksi Gerindra), H.Romadony Putra Pratama (Fraksi PDIP), Ananda Emira Moeis (Fraksi PDIP), Ekti Imanuel (Fraksi Gerindra), Harun Al Rasyid (Fraksi PKS), Hj Puji Setyowati (Fraksi Demokrat), H.Amiruddin (Fraksi Golkar), Ir. Sutomo Jabir (Fraksi PKB), dan Safuad (Fraksi PDIP).(duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
