Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas laporan 70 ribu lebih balita yang terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Dia menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai dampak Karhutla, termasuk masalah kesehatan.
“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, jumlah penderita ISPA di tujuh provinsi terdampak Karhutla sudah mencapai 311.363 kasus.
Dari jumlah tersebut, 70.239 kasus merupakan anak di bawah lima tahun atau balita.
Puan mengingatkan Pemerintah untuk secepat mungkin menyelesaikan persoalan Karhutla mengingat dampaknya yang cukup signifikan.
Baca juga: DKM Baiturrahman DPR Santuni 50 Anak Yatim di Depok
“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” katanya.
Menurut Puan, setiap orang tua ingin melihat anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kembali bermain. Harapan sederhana ini perlu menjadi perhatian utama menentukan langkah penanganan.
Dia juga menyoroti banyaknya laporan masyarakat di daerah terdampak Karhutla mengenai kondisi anak-anak mereka yang mengalami gangguan kesehatan buntut kabut asap Karhutla.
“Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegasnya.
Baca juga: Kecelakaan Kapal Kembali Terulang, Komisi V DPR Soroti Sertifikasi Kelaikan Kapal BKI
Lebih lanjut, Puan memandang keputusan mengenai prioritas wilayah dan penggunaan sumber daya perlu mempertimbangkan beratnya beban yang dihadapi keluarga di wilayah terdampak Karhutla, dengan perhatian lebih besar kepada mereka yang memiliki kemampuan perlindungan terbatas.
“Laporan kasus pada balita yang cukup banyak perlu diikuti komitmen yang berlanjut sampai masa pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga dukungan agar kebutuhan anak yang masih berlangsung tetap memperoleh perhatian ketika keadaan udara mulai membaik dan aktivitas masyarakat berangsur kembali,” papar Puan.
Besarnya dampak terhadap anak akibat Karhutla juga menimbulkan berbagai kekhawatiran sejumlah pihak. Termasuk Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) yang khawatir akan terjadi potensi lost generation karena Karhutla yang berlangsung setiap tahun mengancam kesehatan dan tumbuh kembang anak.
Data yang dihimpun dalam laporan ‘Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan’, bencana Karhutla pada 1997 mengakibatkan janin dan anak yang terpapar asap Karhutla tumbuh 3,3 cm lebih pendek atau stunting di usia 17 tahun.
Laporan tersebut dihimpun oleh PFI, Yayasan Amanah Daya Nusantara, Center for Policy and Public Management SBM ITB, dan Rumah Zakat. Dalam laporan yang sama, bencana Karhutla pada tahun 1997 mengakibatkan 15.600 kematian bayi.
Untuk itu, PFI mewanti-wanti Pemerintah untuk mencegah kembalinya terjadi ‘kehilangan generasi’ akibat Karhutla. Kehilangan generasi dalam konteks ini merujuk pada hilangnya potensi satu generasi anak-anak akibat penurunan kecerdasan, produktivitas, serta kualitas hidup akibat terus menerus terpapar asap karhutla sejak dini.
Terlepas dari laporan itu, dia mengingatkan, bencana yang berulang berpotensi menyebabkan dampak berkepanjangan terhadap anak.
Sebagaimana diketahui bersama, anak-anak adalah kelompok paling rentan dalam bencana. Mereka juga tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa sehingga membutuhkan pertolongan saat mengalami krisis kesehatan.
“Maka menghadapi dampak Karhutla, kita perlu memastikan penanganannya dilakukan dengan sungguh-sungguh serta memastikan anak tetap memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik,” lanjut Puan.
Mantan Menko PMK ini juga mendorong Pemerintah mendengar pengalaman keluarga terdampak Karhutla dalam menilai penanganan. Orang tua dapat membantu menunjukkan hambatan yang mereka hadapi untuk melindungi anak, memperoleh pertolongan, dan mempertahankan penghidupan.
“Pengalaman tersebut perlu digunakan untuk menentukan dukungan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Di sisi lain, Puan mendorong Pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jernih mengenai kondisi anak-anak terdampak Karhutla dan langkah pemulihannya.
Informasi harus membantu keluarga memahami keadaan serta pilihan pertolongan, dengan tetap menjaga harapan dan menghindari kesimpulan tentang masa depan anak yang belum didukung pemeriksaan.
Dia meminta Pemerintah melakukan intervensi kesehatan untuk membantu anak-anak yang mengalami krisis kesehatan akibat Karhutla. Penyediaan peralatan medis yang memadai bagi masyarakat terdampak Karhutla adalah sebuah keniscayaan. Puan juga mendorong Pemerintah membebaskan biaya pengobatan bagi korban Karhutla.
“Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” jelasnya.
Dikatakan, DPR akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal keputusan dan dukungan dalam mengatasi bencana Karhutla. Dan tentu perlindungan anak yang tetap terjaga sepanjang penanganan Karhutla harus menjadi komitmen bersama. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
