Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mendesak Plt Dirjen Mineral dan Pertambangan (Minerba) KESDM RI menangguhkan sementara kegiatan usaha PT Anindya Wiraputra Konsult dan PT Carsurin sebagai surveyor.
Ketetapan itu disampaikan Maman Abdurrahman saat pembacaan kesimpulan (RDP) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian dan 20 direktur utama perusahaan smelter yang telah beroperasi di Indonesia. Pengukuhan dilakukan menyusul aduan dari para penambang nikel.
Maman menjelaskan, berdasarkan laporan yang ia terima, terdapat tujuh perusahaan, baik itu penambang lokal dan trader lokal yang mengeluhkan kegiatan verifikasi kualitas bijih nikel dalam transaksi jual beli nikel dalam negeri yang dilakukan lembaga surveyor. Salah satunya seperti dilakukan PT Anindya Wiraputra.
Dikatakan Maman, banyak penambang atau trader mengeluhkan perbedaan hasil analisis antara pelabuhan muat dengan yang ada di perusahaan smelter. Kondisi tersebut membuat penambang mengalami kerugian.
“Kegiatan usaha PT Anindya Wiraputra Konsult dan PT Carsurin sebagai surveyor ditangguhkan sampai rampungnya audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yang hasilnya disampaikan KESDM RI ke Komisi VII DPR RI,” kata Maman saat RDP di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Selain itu, Komisi VII mendorong Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperin) RI dan Plt Dirjen Minerba ESDM RI melibatkan surveyor lain untuk menghitung secara cermat nilai ekonomi kandungan mineral ikutan lainnya dalam kandungan Nikel Pig Iron (NPI), dan Ferronickel.
Dia mengakui Komisi VII selama ini kecolongan dan tidak awas terhadap kinerja lembaga surveyor yang banyak bermasalah.
“Kami Komisi VII ini tidak awas, kita kritik internal kami. Kita menganggap remeh sebuah lembaga survei tetapi ternyata 4 bulan terakhir kita dapat laporan sumber permasalahan yang menyebabkan potensi kerugian negara,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Saat ini, PT Anindya Wiraputra Konsult dan PT Carsurin sedang diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM dan BPKP dalam proses audit kedua surveyor tersebut karena diduga ada ketidaknetralan d melakukan survei kadar nikel yang berpotensi merugikan pendapatan negara. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
