Jakarta, Sumselupdate.com — Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap proses seleksi PPPK Teknis 2022 menyusul banyaknya keluhan yang disampaikan forum PPPK Teknis.
“Banyak keluhan yang disampaikan peserta ujian yang gagal dalam tes Seleksi Kompetensi PPPK Teknis 2022 dikarenakan passing grade yang tinggi. Sehingga banyak formasi yang terancam tidak terisi,” ujar Guspardi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5/2023).
Hal ini terungkap saat menerima audiensi secara daring dengan forum PPPK Teknis Sabtu (29/4) yang diikuti lebih 250 orang tenaga PPPK teknis perwakilan dari masing-masing provinsi seluruh Indonesia
Peserta ujian PPPK Teknis 2022 mengeluhkan apa yang terjadi di lapangan. Secara persentase dan rata-rata peserta gagal memenuhi passing grade yang dipersyaratkan, hanya sebagian kecil mampu memenuhi.
Dia melihat kondisi itu akan mengakibatkan gugur massal peserta PPPK Teknis 2022 karena terbentur tingginya poin passing grade yang ditentukan dan tingkat kesulitan soal yang diujikan juga cukup rumit.
Sebagai konsekuensinya, banyak formasi PPPK Teknis yang belum terisi. Hal ini tidak boleh terjadi, karena dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja instansi bersangkutan.
Guspardi juga meminta peserta ujian PPPK Teknis yang tergabung dalam forum PPPK Teknis 2022 segera menyurati MenPAN-RB terkait fenomena banyaknya tenaga teknis tidak lolos ujian karena terganjal passing grade yang tinggi.
Surat tersebut dapat ditembuskan kepada Komisi II DPR RI untuk bisa ditindaklanjuti ketika ada ada agenda RDP dengan KemenPAN-RB. Ia menegaskan pemerintah memang perlu membuat terobosan mengatasi persoalan ini.
“Karena formasi tenaga teknis jangan sampai dibiarkan kosong. Jika itu terjadi, sudah pasti mengganggu kerja, jika tidak mengganggu, ya lebih baik ditiadakan saja. Logika sederhananya begitu,” tegas Guspardi.
Dikatakan, kebutuhan PPPK Teknis sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menunjang kinerja pemerintahan, baik di instansi pusat dan daerah sangat penting untuk pembangunan nasional.
Apalagi saat ini pemerintah sedang gencar melaksanakan program proyek strategis nasional di seluruh penjuru Tanah Air.
“Wilayah di seluruh Indonesia di tingkat kabupaten/kota sangat perlu tambahan amunisi ASN, untuk kelangsungan kinerja dan dalam optimalisasi tugas pelayanan publik di instansi pusat dan daerah,” katanya.
Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi dan membuat terobosan terkait masalah ini. Misalkan dengan memundurkan dan atau menyesuaikan pengumuman hasil pasca sanggah olah nilai Seleksi Kompetensi PPPK Teknis 2022 yang akan dilaksanakan mulai 11 Mei 2023.
“Mungkin juga perlu alternatif lain, seperti menetapkan sistem ranking untuk peserta yang tidak lulus passing grade. Peserta yang telah lulus tetap menjadi prioritas untuk mengisi formasi yang ada,”tuturnya.
Guspardi menambahkan penting bagi pemerintah untuk mengkaji dan mempertimbangkan petisi yang diajukan oleh Forum PPPK Teknis 2022 yang sudah ditanda tangan lebih dari 15.000 peserta PPPK Teknis 2022 yang berasal dari Sabang sampai Merauke.(duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
