Jakarta, Sumselupdate.com – Pemerintah mengakui terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pengakuan itu pun mendapat pujian dari sejumlah kalangan.
Namun di sisi lain, publik mempertanyakan mengapa kasus Tragedi Kanjuruhan di Malang yang menewaskan 135 orang juga tak diakui sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat.
“Presiden Jokowi umumkan 12 kasus pelanggaran ham berat. Kanjuruhan ndak ada,” tulis pengguna Twitter @nemubuku, Rabu (11/1/2023).
Bukan cuma Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 saja, netizen juga menyebut beberapa tragedi yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat.
“Dari 12 pelanggaran tsb, semuanya menyalahkan Presiden terdahulu. Lalu, apa dimasa Tuan tdk ada pelanggaran HAM?
1. Tewasnya para petugas KPPS 2019
2. Pembantaian KM 50 th 2020
3. Tragedi Kanjuruhan Malang
4. Tragedi Wadas Purworejo
Cc
@jokowi
@mohmahfudmd,” tulis @SultanAliNa****.
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta pemerintah daerah untuk turut mendukung kebijakan pemerintah terkait tindak lanjut atas laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM).
Selanjutnya, membuka ruang bagi korban untuk mengajukan status sebagai korban pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM
“Kami juga meminta Menkopolhukam untuk merumuskan langkah konkret tindak lanjut atas laporan Tim PPHAM. Lalu, demi pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat, Komnas HAM mendukung dan mendorong tindak lanjut dari laporan Tim PPHAM sebagaimana komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden,” ucap Atnike.
Hal tersebut, tambah dia, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan peraturan perundangan terkait lainnya. (adm3/sur)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
