Jakarta, sumselupdate.com – Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan soal penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016. Untuka itu, masyarakat harus waspada terhadap berbagai rumor yang beredar di sejumlah media agar tidak menjadi korban penipuan. Pasalnya, di sejumlah daerah banyak beredar informasi menyesatkan soal penerimaan CPNS 2016, melalui beragam media seperti group WhatsApp (WA), Black Berry Massenger (BBM) dan lain sebagainya.
Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformai Birokrasi (PANRB), Arizal mengatakan penerimaan CPNS adalah kebijakan yang prosesnya diawali dari Pusat. Lalu daerah mengusulkan jumlah formasi yang dibutuhkan. Setelah itu pemerintah melakukan kajian atas usulan tersebut. Jika pemerintah membuka penerimaan CPNS, pemerintah daerah bisa mengusulkan kebutuhan pegawainya. “Tetapi nanti pemerintah yang menentukan jumlahnya,” terang Arizal, di Jakarta, Jumat (4/3), seperti dilansir dalam laman menpan.go.id.
Dijelaskan, untuk penyampaian usulan tambahan formasi pegawai, Kementerian PANRB telah menerapkan aplikasi e-formasi. Dengan aplikasi ini bisa terlihat kebutuhan pegawai di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Metode ini juga menutup peluang KKN dalam pengajuan usulan tambahan formasi pegawai.
Dari hasil kajian, lanjut Rizal, bisa saja pemerintah tidak menyetujui usulan formasi di daerah. Kemungkinan besar, pemerintah akan menolak usulan dari daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen APBD, atau lebih besar dari belanja modal untuk pembangunan masyarakat.
Rizal menjelaskan, tes CPNS saat ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang sudah terbukti mampu menutup kecurangan. “Jadi kalau ada oknum yang menjanjikan bisa mengurus tes atau menerima titipan untuk masuk CPNS, jangan dipercaya. Itu semua hanya membual,” pinta Arizal.
Seperti diketahui, Kementerian PANRB telah melaporkan ke Mabes Polri terkait 17 situs yang memuat informasi bohong soal penerimaan CPNS 2016. Menurut Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Herman Suryatman, situs-situs bodong tersebut diduga bagian dari sindikat untuk menipu masyarakat yang ingin menjadi CPNS.
Menurutnya, ia sudah banyak menerima pengaduan dari masyarakat yang telah tertipu. “Ada yang sudah keluar uang 50 juta sampai 150 juta, bahkan di Jawa Barat korbannya mencapai seribu orang lebih,” katanya. Dia pun menyerahkan kasus ini kepada Kepolisian untuk mengungkapnya secara tuntas. (shn)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
