Palembang, Sumselupdate.com–Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin menjelaskan lima Raperda dalam Rapat Paripurna di DPRD Sumsel, Jumat (5/3).

Kelima Raperda usulan eksekutif itu yakni, Raperda tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Raperda tentang penyelenggaraan kepariwisatan, Raperda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumsel tahun 2016-2036.

Serta Raperda tentang penyelenggaraan Kebun Raya Sriwijaya dan Raperda tentang tata ruang wilayah Provinsi Sumsel tahun 2016-2036.

Menurut Gubernur, Raperda tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan diajukan pihaknya mengingat wilayah Sumsel acap kali terjadi kebakaran hutan dan lahan utamanya di musim kemarau.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan dampak dari kebakaran tersebut sangat luas merusak ekosistem, lingkungan yang menimbulkan kerugian secara ekonomis dan kesehatan masayarakat.

“Untuk itu kita perlu meningkatkan peran fungsi pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, masyarakat dan semuanya bersama melakukan pencegahan penanggulangan dan pemulihan akibat kebakaran hutan lahan dengan membentuk perda,” jelas Gubernur.

Dari penjelasan lima raperda tersebut, pihak eksekutif tinggal menunggu hasil pembahasan pihak DPRD Sumsel.

“Selanjutnya, kami harap kiranya terhadap lima Raperda ini dapat dibahas melalui tahapan pembicaraan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama guna ditetapkan menjadi peraturan daerah dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” harapnya.

Sementara itu, rapat paripurna DPRD Sumsel yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah dihadiri oleh Anggota DPRD Sumsel, Ketua BNN Sumsel, Kapolda Sumsel Irjen Joko Prastowo, Pangdam II/Swj Mayjen TNI Purwadi Mukhson, dan jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Sumsel.

Dijelaskan Chairul, sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (3) huruf a angka 2 peraturan DPRD Sumsel nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumsel, perlu disampaikan pemikiran dan tanggapan oleh para anggota dewan dalam bentuk pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Sumsel.

“Selanjutnya untuk memberi kesempatan kepada masing-masing fraksi menyiapkan tanggapannya atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap lima Raperda, maka rapat paripurna XV pembicaraan tingkat pertama ini saya schors sampai dengan hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016,” ujarnya. (erk)