Muarabeliti, Sumselupdate.com – Aset Bandara Silampari yang ada di Kota Lubuklinggau dan merupakan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) siap dihibahkan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).
Asisten II Pemkab Mura Syaiful A Ibna didampingi Kadishub Mura Adi Winata dan Kabag Humas Dicky Zulkarnain menerangkan berdasarkan sejarah Bandara Silampari merupakan bandara perintis 7 Mei 1994 lalu yang diresmikan Gubernur Sumsel saat itu Ramli Hasan Basri dengan Menteri Perhubungan Haryanto Danutirto.
Sejak diresmikan Bandara Silampari mulai dioperasikan dan sejak itu Bandara Silampari mengalami pasang surut. Maksudnya, tahun 2001 – 2004 operasional sempat terhenti. Bandara Silampari mulai dioperasikan kembali pada 2005 melalui subsidi Pemkab Musi Rawas (Mura).
Di bawah pengelolaan Pemkab Mura Bandara Silampari terus dikembangkan, baik dari sisi udara maupun sisi darat. Kemudian 2005 hingga 2013 Pemkab Mura mengelola Bandara Silampari, menyerahkan operasionalnya kepada Kemenhub RI.
Seterusnya pada Februari 2014 sampai Februari 2018, Bandara Silampari berstatus Satuan Pelayanan yang menginduk pada Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Dia menambahkan terakhir pada 14 Februari 2018 sampai sekarang statusnya dinaikkan menjadi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III. Artinya Pemkab Mura sudah lama sekali merintis Bandara Silampari ini sejak Kabupaten Mura masih menjadi satu dengan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Muratara.
Perlu diketahui dua wilayah tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan, sebelum mekar menjadi daerah otonomi. “Kita akui dalam perkembangannya banyak pihak yang turut membantu Pemkab Mura dalam mengembangkan Bandara Silampari itu,” katanya.
“Seperti dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga daerah-daerah tetangga di Sumsel. Karena daerah tetangga di Sumsel juga berkepentingan terhadap Bandara Silampari,” ucapnya saat press rilis di Pemkab Mura, Selasa (22/1/2019).
Masih katanya, beberapa daerah tetangga seperti Provinsi Bengkulu dan Jambi, terkhusus yang berbatasan dengan Sumsel berkepentingan dengan Bandara Silampari. Perlu masyarakat ketahui aset yang akan dihibahkan yakni 80 hektar lahan bandara Silampari, bangunan terminal lama, konstruksi Runway dan aset lainnya yang selama ini milik Pemkab Mura.
Selain aset tersebut, sembilan pegawai Dinas Perhubungan Pemkab Mura yang selama ini dipekerjakan di Bandara Silampari juga akan dimutasikan menjadi pegawai Kementerian Perhubungan.
“Sejak periode Bupati Nang Ali Solichin telah merintis bendara itu untuk mempermudah akses angkutan orang dan barang. Artinya bangunan Bandara Silampari itu sudah sejak lama dilakukan,” katanya.
Sebab, Kabupaten Mura ini merupakan kabupaten paling barat di Sumsel, walaupun ibu kota dekat dengan Bengkulu. Tetapi, dia masuk dalam wilaya amdministratip wilayah Sumsel. “Sudah lama sekali bangunan Bandra itu dirintis oleh Pemkab Mura,” ucapnya.
Dia meneruskan dalam perjalanannya dibutuhkan dana besar untuk pengembanhan Bandara Silampari. Jelas tidak akan mampu jika menggunakan anggaran atau dana daerah. Makanya operasionalnya sampai saat ini diserahkan kepada pemerintah pusat.
Dia menegaskan hibah maupun serah terima aset itu nanti akan dilaksanakan oleh Bupati Mura H Hendra Gunawan dengan Kemenhub RI Budi Karya Sumadi dan disaksikan Presiden RI Joko Wido (Jokowi) serta dilanjutkan peresmian Bandara.
“Kadishub kita sudah beberapa kali diundang ke Kemenhub RI untuk mempercepat proses penyelesaiannya dihibahkan ke pemerintah pusat ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu juga dia berharap kedepannya harga tiket pesawat itu tidak terlalu mahal. Supaya dapat terjangkau masyarakat. Sebab saat ini harga tiket Rp800 ribu-Rp1 juta per orang.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Mura Adi Winata menambahkan, pihaknya sudah mempersiapkan hibah aset Bandara Silampari dari Pemkab Mura ke Kemenhub RI. “Secara administrasi, untuk penyerahan berita acara aset sudah diperiksa oleh pihak Kemenhub RI. Secara administrasi aset bergerak maupun tidak bergerak sudah siap ditandatangani oleh Bupati dan Kemenhub,” pungkasnya. (ain)











