Palembang, Sumselupdate.com – Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya (HDMY) memastikan segera melakukan audit terhadap 13 BUMD yang ada di Sumsel.
Pernyataan itu terungkap saat rapat gabungan BUMD sekaligus menerima Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (SMS), terkait paparan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api (KEK TAA), di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (12/10/2018).
Dikatakan Herman Deru, dirinya dan Wagub Mawardi Yahya sudah beberapa kali melakukan pertemuan secara khusus membahas masalah BUMD, sejak terpilih 27 Juni lalu. Hal ini tak lain untuk memperjelas kontribusi apa saja yang sudah diberikan oleh perusahaan-perusahaan daerah tersebut.
“Harapan kami berdua dibangun atau didirikannya perusahaan daerah ini tugas utamanya ya harus memberikan kontribusi pada pemprov sebagai PAD atau pendapatan lain yang sah,” tegasnya.
Untuk itu mereka berdua sudah berencana segera melakukan audit dengan menggandeng BPKP. Selanjutnya kemudian belasan BUMD ini akan di monitor dan dipisahkan menjadi beberapa kategori dan tingkatan. Seperti perusahaan yang sehat, kemudian sedang-sedang saja (tidak menghasilkan tapi tidak disubsidi lagi) dan yang masih disubsidi penuh.
“Makanya kami perlu mengambil langkah segera. Perusahaan yang sehat akan kita dorong terus supaya lebih sehat. Yang sedang-sedang kita bina, yang tidak bisa dibuat sehat kita likuidasi. Untuk apa banyak-banyak tapi membebani daerah,” tegasnya.
Untuk itulah lanjut Gubernur, melalui rapat ini para Direktur BUMD atau PD diajak terbuka mengenai kondisi masing-masing baik mengenai aset dan lainnya. Mereka diminta memberikan paparan sedetail mungkin secara apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
“Pada tahapan ini kami masih melakukan investigasi dan inventarisasi, baru kemudian konsolidasi dan solusi. Saya ingin semua ini selesai dan ada solusi paling lambat akhir Desember,” tambahnya.
Lebih jauh HD mengatakan, kebijakan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan tapi untuk mencari jalan terbaik untuk menentukan sikap, karena hal ini terkait dengan aset Pemda.
Senada dikatakan Mawardi Yahya, jika memang nanti ditemukan ada BUMD yang tidak menunjukkan perbaikan atau harapan pihaknya tidak akan segan melakukan likuidasi.
“Untuk itu disini kita duduk bersama, termasuk dari Biro Hukum dan inspektorat. Kita akan evaluasi dan kami harus tahu persis dari mana mulai melaksanakan tugas Gubernur dan Wagub sebagai pemegang saham. Sekarang semuanya kita minta terbuka, jangan ragu dan jangan ada beban,” ucap Mawardi.
Melalui paparan masing-masing BUMD ini diharapkan sebelum akhir Desember, pihaknya sudah mendapatkan angka pasti berapa BUMD yang di likuidasi dan yang masih akan terus dibina.
“Bukan kami tidak percaya pada pengelolaan BUMD, tapi karena ini merupakan tugas negara maka kami akan minta bantuan BPKP untuk mengaudit seluruh BUMD tentunya berkoordinasi juga dengan BPKAD,” terangnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) I Gede Surya Negara memaparkan kondisi terakhir progres pengembangan KEK Tanjung Api-api.
Saat ini pihaknya masih terus berupaya merealisasikan Pelabuhan Tanjung Carat yang merupakan pelabuhan laut dalam untuk menunjang keberadaan Pelabuhan Tanjung Api-api. (ery)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
