Palembang, Sumselupdate.com – Konstruksi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinilai dapat menjadi acuan kembali program pembangunan nasional yang berkesinambungan. Meski hal tersebut harus melalui berbagai proses hukum dan amandemen perundang-undangan.
Anggota Komite III DPD RI, Abdul Aziz dalam rapat dengar pendapat (RDP), Jumat (10/6), menilai wacana pengembalian GBHN memang perlu pemikiran dan gerakan bersama dari seluruh elemen bangsa.
“Pemerintah, MPR, DPR, dan DPD RI harus dilakukan lewat gerakan bersama. Dan rekonstruksi tersebut harus mendapat tanggapan dari berbagai elemen,”jelas Aziz.
Dia mengungkapkan, untuk merekonstruksi hal tersebut memang tidak mudah. Karena dari sisi hukumnya untuk mengubah GBHN sebagai landasan negara harus dikembalikan dalam sisi hukum dan politiknya.
“Aturan yang ada saat ini sangat kompleks, GBHN telah dihapuskan lewat pasca amandemen kelima UU 1945,” kata dia.
Aziz menjelaskan, GBHN merupakan landasan pembangunan pada orde baru, tetapi selama 32 tahun lebih GBHN telah menjadi landasan pembangunan yang massif dan memberikan hasil yang terukur.
“GBHN kemudian menjadi tolok ukur pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden. Namun, di era saat ini setelah amandemen, maka rencana program jangka panjang (RPJP) yang menggantikannya terjadi perbedaan yang cukup signifikan dalam proses ketatanegaraan,” jelas Aziz.
Senada dikatakan salah satu jurnalis Palembang, Boy Iskandar. Menurut dia, memunculkan kembali GBHN sebenarnya bukan persoalan besar karena program GBHN sama halnya dengan Rancangan Program Jangka Panjang atau RPJP.
“Namun untuk menggantikan RPJP kepada GBHN harus dilakukan penelitian yang komprehensif. Apakah lebih besar manfaatnya atau sebaliknya jika GBHN dikembalikan, meski esensinya sama dengan RPJP,” katanya. (ery)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
