Muaraenim, Sumselupdate.com – Sebagai seorang publik figur yang memegang jabatan strategis, seorang Kepala Dinas seharusnya tahu betul bagaimana cara berkomunikasi. Namun lain halnya dengan Muzakar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaraenim.
Pasalnya, saat ditemui Pengurus PWI Kabupaten Muaraenim untuk mengkordinasikan sebuah kegiatan, Muzakar malah menolak dan meninggalkan rombongan PWI tersebut.
“Kadisdikbud Muaraenim tidak kooperatif. Bukannya disambut dengan baik, malah sebaliknya langsung menolak untuk diajak koordinasi,” gerutu Andi, Rabu (17/5/2017).
Padahal menurut Andi, kegiatan yang hendak dikoordinasikannya itu dinilai bermanfaat, yakni sosialisasi UU 40 Tahun 1999 tentang Pers kepada seluruh kepala sekolah di Kabupaten Muaraenim.
“Kegiatan itu pada dasarnya sebagai tindak lanjut atas peristiwa pelecehan profesi wartawan yang pernah dilakukan oleh oknum guru beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, dengan kegiatan itu kita berharap kejadian tersebut tidak terulang,” ujar Andi.
Lebih jauh Andi mengatakan, selain menolak diajak berkoordinasi, Muzakar juga menganggap kedatangan pengurus PWI tersebut untuk meminta dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu.
“Kita tidak ada dana untuk kegiatan tersebut dan saya tidak bisa mengintervensi anak buah saya apalagi terkait masalah anggaran. Sambil berlalu meninggalkan kita,” kata Andi menirukan apa yang disampaikan Kadisdikbud Muaraenim.
Atas peristiwa tersebut Andi mengaku sangat kecewa dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh Kadisdikbud Muaraenim.
“Kita berharap Bupati Muaraenim selaku atasan beliau (Kadisdikbud Muaraenim-red) dapat memberikan teguran dan saya harap agar hal ini tidak terjadi di dinas lainnya,” tandasnya.
Terpisah, Bupati Muaraenim H Muzakir Sai Sohar saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menuturkan, sangat mendukung kegiatan yang sosialisasi UU tentang Pers tersebut.
Karena menurut Muzakir, hal itu pemahaman tentang kepada seluruh kepala sekolah mengenai fungsi wartawan dan kode etik jurnalistik. Terkait sikap bawahannya yang tidak kooperatif, Muzakir mengatakan hal itu tidak boleh terjadi.
“Ini akan menjadi bahan evaluasi saya terhadap kinerja kepala dinas,” tutupnya.(azw)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
