10 Anggota DPRD Muaraenim Divonis 4 Tahun Penjara

Palembang, Sumselupdate.com- Sepuluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaraenim divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai Efrata Heppy Tarigan, SH, MH di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Rabu (25/5/2022).

Adapun sepuluh terdakwa anggota DPRD Muaraenim, Indra Gani, Ishak Joharsah, Ari Yoca Setiadi, Ahmad Reo Kesuma, Marsito, Mardiansah, Muhardi, Fitrianzah, Subahan, dan Piardi.

Bacaan Lainnya

Selain hukuman pidana penjara, majelis hakim juga menghukum para terdakwa dengan denda masing-masing sebesar Rp200 juta dengan subsider 1 bulan kurungan.

“Mengadili dengan ini, menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama,” tegas Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menilai hal-hal yang memberatkan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara hal yang meringankan para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesalkan perbuatannya serta mengembalikan uang kerugian negara ke KPK.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada 10 terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” katanya

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut empat tahun penjara sepuluh terdakwa anggota DPRD Muaraenim, terkait dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa Dinas PUPR Kabupaten Muaraenim tahun anggaran 2019 di PN Tipikor Palembang pada Rabu (11/5/2022)

Dalam tuntutannya, JPU KPK meminta Majelis hakim mencabut hak tertentu sepuluh terdakwa anggota DPRD Muaraenim.

“Menuntut sepuluh terdakwa anggota DPRD Muaraenim, empat tahun penjara dan denda masing Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara,” kata Rikhi JPU KPK

Jaksa penuntut KPK juga meminta Majelis Hakim mencabut hak politik para terdakwa, baik hak untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, serta untuk memilih calon pejabat publik selama lima tahun setelah terdakwa menjalani hukuman pokok.

“Terdakwa terbukti secara sah dan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” tutupnya. (ron)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.