Pagaralam, Sumselupdate.com — Penolakan terhadap eksplorasi panas bumi oleh PT Hitay di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, semakin menguat. Dalam sosialisasi yang digelar perusahaan, berbagai elemen pemuda dan masyarakat menyuarakan penolakan keras.
Mereka menilai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial yang besar, serta belum memenuhi prinsip energi berkelanjutan yang adil.
Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Tanjung Sakti (AMALI TASTI), Ivan Charlie, menegaskan bahwa mereka memberi waktu 7×24 jam kepada PT Hitay untuk menyampaikan kajian ilmiah menyeluruh. Jika tidak terpenuhi, massa aksi akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar.
Dalam aksi penolakan yang digelar saat sesi sosialisasi PT Hitay mengenai proyek eksplorasi panas bumi, sejumlah organisasi pemuda dan masyarakat Tanjung Sakti menyatakan sikap tegas menolak kehadiran proyek tersebut.
Di antara elemen yang tergabung adalah Barisan Pemuda Nusantara, KAMMI Lahat, IMM Pagaralam, HMI Cabang Lahat, dan Generasi Muda Tanjung Sakti (GEMATASTI) dari Palembang, Pagaralam, serta Lahat.
Ivan Charlie, Ketua AMALI TASTI, dalam orasinya memberikan peringatan keras kepada PT Hitay.
“Kami beri waktu 7×24 jam kepada pihak PT Hitay untuk menyampaikan paparan ilmiah yang komprehensif terkait potensi dampak negatif proyek ini. Kalau tidak dipenuhi, kami akan kembali dengan gelombang massa sepuluh kali lipat lebih besar,” tegasnya.
Menurutnya, proyek panas bumi kerap diselimuti narasi ramah lingkungan, padahal di berbagai tempat, proyek semacam ini telah memunculkan dampak buruk, seperti pencemaran air tanah, kegagalan panen, dan bahkan kematian warga akibat gas beracun.
Sikap serupa juga disampaikan oleh Muhammad Yuheza S, Ketua Umum HMI Cabang Lahat. Ia menekankan pentingnya menelaah secara mendalam proyek geothermal yang sering kali hanya dinilai dari potensi energi bersihnya saja.
“Dari seluruh catatan potensi ini, perlu kita telaah lebih dalam: apakah geothermal benar-benar memenuhi kualifikasi energi terbarukan yang berkelanjutan dan lebih penting lagi, berkeadilan,” ujarnya.
Yuheza menambahkan, proyek-proyek PLTP kerap mengabaikan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada keberlangsungan ekosistem.
“Seringkali proyek semacam ini menghilangkan kearifan lokal yang telah diwariskan turun temurun dan mengganggu keseimbangan alam yang telah mereka jaga,” katanya.
(**)











