Muaraenim, Sumselupdate.com – Ketua DPRD Muaraenim Deddy Arianto memberikan tanggapannya terkait sejumlah kritik yang disampaikan oleh masyarakat atas kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Studi Tiru yang diikuti oleh seluruh Kades di Kabupaten Muaraenim beberapa hari lalu di Nusa Dua Bali.
“Kami dari Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah (Frokopimdah) Muaraenim akan tetap memantau apapun kegiatan nya ,Untuk masalah Bimtek yang diselenggarakan di Pulau Bali , apabila tidak tepat sasaran, kami akan menanyakan hasil dari Bimtek tersebut dan kami akan panggil pihak Eksekutif agar supaya kegiatan yang telah dilaksanakan benar benar bermanfaat dan dapat di realisasikan ke daerah masing masing dalam hal ini desa-desa,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Muaraenim Deddy Arianto S, Spd, Selasa (17/12/2024) pada awak media melaui WhatsApp pribadinya.
Kemudian, ia menegaskan jangan sampai apa yang telah dilaksanakannya kegiatan tersebut terkesan hanya menghabiskan uang negara saja tanpa ada yang hasil yang dapat di nikmati oleh masyarakat Kabupaten Muaraenim karena uang yang di gunakan adalah Uang Negara.
“Saya menegaskan, berdasarkan arahan pak presiden tempo lalu, bahwa kepala daerah beserta jajaran di bawahnya termasuk kepala desa harus mengurangi dinas-dinas luar dan mengedepankan program-program yang lebih bermanfaat ke masyarakat,” tegasnya.
Tahun depan, kata adik dari mantan menteri KKPR RI Edi Prabowo ini bahwa dana desa diutamakan untuk kesejahteraan dan pembangunan didesa serta menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Positifnya memang kegiatan Study tiru diluar daerah , salah satu maksudnya dan tujuannya adalah untuk mencontoh desa-desa yang sukses disana, agar dapat diterapkan dan bisa dilakukan bagi desa yang belum sukses. Maka itu, tahun depan akan kami sarankan APBdes jangan terlalu sering Bimtek yang kurang bermanfaat,” tuturnya.
Baca juga : Kajari Akan Tanyakan Hasil Bimtek Kades Se-kabupaten Muaraenim di Bali
Sementara, Kepala Dinas PMD Muaraenim H Rachmad Noviar saat di temui di ruang kerjanya menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan perintah Undang undang dan ada aturannya.
“Kami sebetulnya tidak ingin Repot , kalu memang mau di hapus yah silahkan saja tapi ada aturan yang harus kami jalankan. Seperti, kami harus memberikan pengetahuan kepada seluruh Kepala desa , agar dapat memajukan desa yang mereka pimpin,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan berhasil atau tidak itu kembali ke Personal Kepala desa nya bagaimana mereka menerima ilmu pengetahuan yang didapatkan mereka serta bagaimana menerapkan ilmu tersebut.
Baca juga : Pasca Pilkades, DPRD PALI Minta Masyarakat Untuk Kembali Bersatu
“Sudah banyak prestasi yang di dapat oleh desa di kabupaten Muaraenim ini dampak dari Study Banding dan Bimtek , Contohnya kabupaten Muara Enim ini Juara ke Dua Nasional Bidang SIMPAPDES , Adanya Desa Mandiri , keberhasilan dalam Pengelolaan BUMdes , serta penghargaan lainya ,” tutur mantan camat Lawang Kidul ini.
Untuk kegiatan Di Bali, lanjutnya biaya di bebankan Kepada Anggaran Dana Desa bukan anggaran Dana Desa dari Pusat.
“Anggarannya dari DD bukan dari pusat. Sementara, kegiatan itu juga ada pihak ketiga yang mengelolanya karena sudah ada pihak yang sudah terkoneksi ke daerah tujuan kegiatan sejak jaman Pj Bupati terdahulu, jadi kami selaku Dinas yang membidangi ini tentu melalui Persetujuan Bupati Muaraenim bukan semaunya kami saja,” terangnya.
Terakhir, ia menjelaskan apa bilah pihaknya tidak melaksanakan pembekalan maka mereka akan ditanya oleh Kementrian kenapa tidak dilaksanakan.
“Kalau kegiatan ini tidak terlaksana kami akan di tanya oleh pihak kementerian karena ini penting untuk menambah wawasan dan ilmu Kepala Desa dan peningkatan Kinerja, saat ini tidak ada satu desa pun yang buta Ilmu Telekomunikasi , semuanya sudah melek teknologi dan wajib bisa menguasai ilmu teknologi , kalau mereka belum bisa maka mereka kita Bimtek-kan untuk meningkatkan Sumberdaya Manusia nya agar tidak tertinggal masalah ilmu teknologi yang sudah serba digitalisasi,” tutupnya.
Diketahui, dari hasil pantauan dan temuan data yang dihimpun di beberapa Desa di Muaraenim, Kegiatan tersebut merupakan agenda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kepala Desa . Biaya yang di keluarkan untuk satu desa Yang wajib di setor sebesar Rp5.500.000 di luar tiket pesawat Pulang pergi , dana tersebut hanya di peruntukan pada penginapan , dan akomodasi kegiatan di sana seperti biaya perjalanan ke tempat daerah yang di kunjungi pada saat study Tiru. Salah satu Kepala desa yang tidak berangkat mengatakan Ongkos Pesawat di luar dari dana tersebut.
“Saya mewakilkan kegiatan tersebut kepada Ketua Karang Taruna saja, mubazir kalau tidak di berangkatkan, karena sudah menyumbang dana kegiatan tersebut,” kata salah satu Kepala desa di wilayah kecamatan Muaraenim yang minta namanya untuk tidak di sebutkan.
Kali ini Lembaga Sosial Masyarakat Abdi Lestari juga menyoroti kegiatan Bimtek dan Study Tiru tersebut . Ahmad Solihin yang merupakan Sekretaris LSM Abdi Lestari Kepada Awak Media, Selasa (17/12/2024) mengatakan , kegiatan Bimtek yang di sertai dengan Studi tiru tersebut diduga merupakan pemborosan anggaran dan kegiatannya tidak banyak manfaat untuk bisa di realisasikan ke desa masing masing.
“Mengingat selama ini setiap adanya pembekalan ke luar daerah sangat sedikit yang bisa di terapkan dan di laksanakan di daerah kita , jadi kami kira kegiatan tersebut terkesan diduga menghambur – hamburkan uang negara saja karena kegiatan yang sama hampir dilakukan setiap tahun dengan materi yang sama tanpa adanya penerapan ilmu yang telah mereka dapatkan,” tuturnya.
Dikatakannya, juga agar Kejari Muaraenim untuk menyikapi hal tersebut.
“Kami meminta kepada pihak Kejaksaan Negri Muara Enim untuk segera menyikapi persoalan tersebut memanggil Kepala dinas dan Pihak ketiga penyelenggara kegiatan tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan kami juga akan melakukan aksi Demo ke Kejaksaan jikalau persoalan ini tidak di tanggapi dengan serius,” tegasnya.
Di lain, tempat salah satu tokoh masyarakat Muara Enim , H Taufik Rahman yang juga sebagai ketua ICMI kabupaten Muara Enim , saat di mintai tanggapan terkait persoalan tersebut juga mengatakan , Pemerintah dalam hal ini harus bijaksana dan dapat memilah setiap kegiatan.
“Saya setuju kalau adanya study tiru yang dilaksanakan guna menambah wawasan dan mengambil contoh keberhasilan daerah yang di kunjungi dan dapat di terapkan di desa masing masing . Namun kalau Bimbingan teknis mungkin kurang efisien kalau di laksanakan di daerah yang sangat jauh mengingat Biaya yang sangat besar , kenapa tidak kegiatan Bintek di adakan di dalam kabupaten kota saja dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidang nya tidak harus ke luar daerah,” terangnya.
Ia mengatakan banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan tidak harus mengeluarkan biaya besar, sehingga tidak menuai kritikan.
“Saya rasa banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan tidak harus mengeluarkan biaya besar , sehingga tidak menuai kritikan dan pandangan Negatif di tengah tengah masyarakat,” pungkas mantan Sekda Muaraenim ini. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
