Terkait Persoalan Sertifikasi Lahan, Anggota DPR RI Renny Astuti Kembali Datangi BPN Sumsel

Senin, 16 Maret 2020
Anggota Komisi II DPR RI, Renny Astuti melakukan kunjungan kerja di kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) wilayah Sumatera Selatan, Senin (16/3/2020).

Palembang, Sumselupdate.com –  Anggota Komisi II DPR RI, Renny Astuti kembali melakukan kunjungan kerja di kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) wilayah Sumatera Selatan, Senin (16/3/2020).

Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumatera Selatan, Mucthar Deluma melalui Kabid pengandaan tanah, Edison memaparkan target kegiatan ATR/BPN Sumsel tahun 2020.

Read More

“Target kegiatan tahun 2020 meliputi beberapa kegiatan, antara lain Peta Bidang Tanah sebanyak 340.000 bidang, Sertifikat Hak Atas Tanah sebanyak 272.450 bidang,  Restribusi Tanah sebanyak 15.000 bidang, Iventarisasi Penguasaan, Pemilik, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) 13000, Bidang Sertifikat Konsolidasi Tanah 200 bidang, seperti Pikat BMN 188, bidang Data Pengalihan Hak Atas Tanah 195 bidang,” papar Edison, diruang sekretariat ATR/BPB sumsel.

“Target anggaran satuan kerja Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan dari beberapa sumber dana, antara lain  Rupiah Murni, Pagu Rp. 175.949.772.000,00, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 54.087.506.000,00, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp67.392.400.000,00, total Rp297.429.678.000,00,” terang Mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Palembang ini.

Anggota Komisi II DPR RI, Renny Astuti melakukan kunjungan kerja di kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) wilayah Sumatera Selatan, Senin (16/3/2020).

 

Edison juga menyampaikan berdasar pengalaman tahun 2019, sejumlah kendala, hambatan dan masalah yang kerap dihadapi di lapangan.

Hambatan tersebut di antaranya kesulitan dalam pengumpulan atas hak sehingga terkendala proses sertifikasi melalui K12.

Sulitnya mencari lokasi untuk kegiatan Restribusi Tanah karena sebagian TOL sudah disertifikatkan melalui program PTSL ataupun tidak adanya lagi lokasi yang memenuhi syarat untuk memenuhi restribusi tanah.

Kemudian, sulitnya mendapatkan batas bidang tanah yang dikuasi oleh TNI dan PT. KAI4. belum jelasnya batas administrasi antara kabupaten/kota.

Kesulitan rendahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena tingginya target PTSL6, rendahnya realisasi anggaran untuk sumber dana PHLN yang porsinya mencapai 30 persen dikarenakan kegiatan tender untuk pihak ketiga baru selesai pada bulan Oktober 2019, sehingga kegiatan baru bisa dimulai pada akhir tahun, hal ini menyebabkan anggaran tidak terserap secara optimal.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Renny Astuti menyampaikan kunjunganya selain bersilaturahmi juga menyerap aspirasi dari BPN Sumsel.

“Kunjungan saya kesini, salah satunya adalah untuk bersilaturahmi merajut kemitraan bersama BPN Sumsel, memang selama ini saya berkecimpung di dunia pelayanan publik terutama bidang pertanahan. Dengan kunjungan seperti ini saya dapat menyerap aspirasi, bukan hanya masyarakat, BPN juga berhak menyampaikan aspirasinya. Sehingga kami memiliki data untuk dibawa dalam rapat Komisi II DPR RI,” kata politisi Fraksi Gerindra ini.

“Tadi disampaikan Kakanwil Pertanahan Sumsel melalui kabidnya, bahwa mereka ditarget untuk menyelasaikan program PTSL, bahkan belajar dari pengalaman tahun sebelumnya banyak kendala, masalah  dan hambatan. Inilah pokok persoalanmya dan inilah tujuan kunjungan saya berkunjung kesini,” pungkasnya. (syd)

 

 

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts