Terdakwa Penyuap Bupati Muba Nonaktif Jalani Sidang Perdana

Suasana sidang perdana penyuap Bupati Muba Nonaktif.

Palembang, Sumselupdate.com – Terdakwa Suhardy penyuap bupati Muba nonaktif Dodi Reza, jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Kamis (30/12/2021).

Di hadapan majelis hakim yang diketahui hakim Abdul Aziz SH MH, JPU KPK Taufiq Ibnugroho membacakan dakwaan terdakwa Suhandy.

Read More

Tampak di ruang sidang  Suhandy akan mengikuti jalannya persidangan secara virtual dari Rutan KPK.

Sementara berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palembang mengungkap, jika terdakwa Suhandy pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin, Jalam Kol Wahid Udin Serasan Jaya Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu yakni memberi uang  keseluruhannya sebesar Rp4.427.550.000,00 kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu kepada Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Kemudian kepada Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, dan Eddy Umari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemberian uang tersebut dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu agar Doddy Reza Alex Noerdin, Herman Mayori dan Eddy Umari membantu terdakwa Suhendy baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Doddy Reza  Alex Noerdin, Herman Mayori dan Eddy Umari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (ron)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.