SPM Tuntut Audit BLT dan Pembangunan di Desa Meranjat 1

Senin, 2 Agustus 2021
Warga yang tergabung dalam Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM) mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Ogan Ilir (OI), Senin (2/7/2021).

Indralaya, Sumselupdate.com – Warga yang tergabung dalam Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM) mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Ogan Ilir (OI), Senin (2/7/2021).

Pengunjuk rasa menginginkan keadilan, agar Bupati Panca Wijaya Akbar dan pimpinan DPRD OI melakukan investigasi dan audit, terkait realisasi pengunaan keuangan negara pada anggaran belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) Meranjat 1, Kecamatan Inderalaya Selatan, pada 2020 lalu.

Koordinator  aksi SPM Yovi Meitaha menyampaikan, adanya penyimpangan dari DD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020, senilai Rp294,3 juta dan Rp98,1 juta yang diberikan kepada masyarakat Desa Meranjat I, tidak sesuai penyalurannya dan diduga kuat terjadi penyimpangan

“Kita Perduli terhadap Kabupaten OI  khususnya Desa Meranjat I, maka kewajiban bagi kami untuk selalu melakukan kontrol terhadap proses pembagunan dan program-program lainnya. Yang jelas diduga ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Kades Meranjat 1,” kata Yovi.

Advertisements

Selain BLT dikatakan Yovi, berdasarkan data yang dirinya terima juga terdapat penyimpangan dan tidak sesuai anggaran dan tekhnis penyalurannya terkait pembangunan jalan desa dengan nilai anggaran  Rp213.366.150. Tak hanya itu, rehab jalan lingkungan  Rp50.389.850, juga anggaran pengadaan masker senilai Rp15.110.000.

“Kami berharap pihak DPRD OI dan Pemkab OI dapat mendengar dan menyerap aspirasi atas apa yang kami sampaikan. Dan melakukan investigasi serta menindak oknum Kades Meranjat 1 ,” tegas Yovi.

Ketua DPRD OI H Suharto mengatakan, menerima laporan tersebut dan segera membentuk tim investigasi untuk turun dan memeriksa terkait hal yang dilaporkan tersebut.

“Untuk itu kita serahkan pada Komisi 1 untuk menindaklanjutinya. Ya, kita harus balance tidak boleh berat sebelah, agar adil sehingga bisa mengambil keputusan tepat,” ujar Ketua DPRD OI H Suharto. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.