Refleksi Hukum di Tahun 2021 dan Proyeksi 2022, Sesjen MPR: Demokrasi dan Nomokrasi Harus Berjalan Imbang

Sesjen MPR Dr Ma’ruf Cahyono, SH, MH

Jakarta, Sumselupdate.com – Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR Dr Ma’ruf Cahyono, SH, MH, menjelaskan, Refleksi  Hukum di Tahun 2021 dan Proyeksi 2022 merupakan tema yang sangat strategis. Hal tersebut disampaikan Sesjen di hadapan ratusan dosen pengajar hukum tata negara yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

Para pengajar hukum tata negara yang datang dari berbagai perguruan tinggi pada 28 Desember 2021 itu mengikuti Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan yang digelar di Jember, Jawa Timur.

Read More

Selain dilakukan secara luring juga digelar secara daring. FGD di akhir tahun itu terselenggara atas kerja sama Sekretariat Jenderal MPR, Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember, dan APHTN-HAN.

Menurut Ma’ruf Cahyono, refleksi hukum tata negara yang terjadi di tahun 2021 perlu didiskusikan sehingga apa-apa yang dirasa kurang bisa disempurnakan. Hasil diskusi yang dilakukan para pengajar hukum tata negara tersebut, kelak buah pikirannya bisa disumbangkan ke MPR dan lembaga terkait  untuk memperkaya wacana penataaan sistem ketatanegaraan.

Refleksi hukum tata negara di tahun 2021

Alumni FH Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menambahkan, wacana itu penting sebab tahun 2022, merupakan tahun politik. “Tahun 2022 merupakan tahun strategis dalam konteks ketatanegaraan”, ujar Ma’ruf.

Dikatakan, tahun depan disebut sebagai tahun politik sehingga perlu rekomendasi hukum tata negara yang tepat sehingga apa yang dihasilkan dari FGD ini sangat relevan.

Dalam proses hukum tata negara di Indonesia, Ketua Keluarga Alumni Fakultas Hukum (KAFH) Unsoed itu meminta kepada para peserta FGD untuk mengevaluasi apakah sistem hukum tata negara yang ada sudah memiliki spirit atau semangat dari nilai-nilai Pancasila. Demikian pula apakah konstitusi kita juga sudah dijabarkan dengan muatan-muatan yang mengandung nilai-nilai dasar. “Penting juga mengevaluasi apakah implementasi dari undang-undang kita sudah sesuai dengan harapan, masyarakat” tuturnya.

Hal-hal demikianlah lanjut Ma’ruf Cahyono perlu didiskusikan sehingga menghasilkan rumusan yang komprehensif, holistik dan integral.

Sebagai negara demokrasi dan nomokrasi pria yang juga menjadi salah satu Ketua Pengurus Pusat APHTN-HAN tersebut menegaskan kedua sistem atau paham tersebut harus berjalan dengan imbang. Diungkapkan bila di tengah masyarakat diberi ruang kebebasan  bersikap dan menyatakan pendapat namun bila struktur hukum tidak kuat akan menimbulkan permasalahan hukum.  “Di sinilah pentingnya demokrasi dan nomokrasi berjalan dengan imbang,” tegasnya.

Ditegaskan oleh sosok yang masuk dalam 100 tokoh yang berpengaruh di Jawa Tengah tersebut, demokrasi dan nomokrasi harus menjadi paduan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila yang harus dipahami secara menyeluruh.

Refleksi yang ada di tahun 2021 itulah menurut pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu bisa menjadi embrio dan dikembangkan  tahun 2022.

Dalam FGD, Ma’ruf yang saat ini sedang menambah gelar Doktor di Program Kajian Stratejik Global Unversitas Indonesia itu mendorong agar APHTN-HAN juga merespon isu-isu global. “Jangan sampai kita melupakan isu regional dan global ini,” tambahnya.

Isu-isu global kata dia, perlu ditanggapi atau disentuh sehingga hukum yang ada bisa merespon dinamika  permasalahan regional dan  global. “Konstitusi uga harus terus hidup sehingga bisa mem-balance masalah global,” jelasnya.

Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Iwan Taruna  dalam kesempatan tersebut mengatakan, bicara soal hukum tata negara,  tidak terlepas dari MPR. “Sebab salah satu tugas MPR adalah mengkaji sistem hukum tata negara,” ujarnya.

FGD  diharap mampu mengevaluasi dinamika hukum  di tahun 2021 dan mencari formulasi terbaik yang sifatnya konstruktif.

Dekan FH Universitas Jember, Dr. Bayu Dwi Anggono mengatakan, FGD bertujuan merefleksi dinamika hukum di tahun 2021 dan proyeksinya ke depan agar hukum tetap berada dalam jalur yang konstitusional. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.