Palembang, Sumselupdate.com – Walikota Palembang Ratu Dewa menerima audiensi pengurus Gerakan Masyarakat Sumatera Selatan Peduli Keadilan (GMSSPK) di Kantor Walikota Palembang, Senin. Pertemuan tersebut membahas penguatan konsolidasi organisasi sekaligus penjajakan kerja sama berbagai program yang akan disinergikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Dalam kesempatan itu, GMSSPK memperkenalkan diri sebagai organisasi yang tengah membangun struktur dan jaringan kerja di tingkat regional. Ratu Dewa menyambut baik kehadiran organisasi tersebut dan berharap proses konsolidasi tidak hanya dilakukan di Kota Palembang, tetapi juga menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
Menurutnya, keberadaan organisasi kemasyarakatan akan memberikan dampak positif apabila mampu menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Saya berharap program-program yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Palembang. Silakan lakukan konsolidasi dan susun program kerja yang konkret agar dapat disinergikan dengan pemerintah,” ujar Ratu Dewa.
Sementara itu, Ketua Umum GMSSPK Safrizal HZ didampingi Sekretaris Jenderal Zailani Zosh memaparkan sebanyak 16 program kerja yang telah disusun. Program-program tersebut mencakup berbagai sektor dan berkaitan langsung dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Palembang.
Safrizal mengatakan audiensi tersebut bertujuan membangun kolaborasi yang lebih erat antara GMSSPK dan pemerintah daerah demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga : Pengelolaan Parkir Rajawali Village Ditutup, Pemilik Usaha Apresiasi Komisi II DPRD dan Pemkot Palembang
Ia mengungkapkan, dari 16 program yang diajukan, seluruhnya mendapat respons positif dari Wali Kota Palembang. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan dengan OPD terkait untuk merealisasikan program-program tersebut.
Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian GMSSPK adalah pembentukan Posko Validasi dan Anti Pungli Bantuan Sosial. Program ini difokuskan pada pengawalan serta validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memastikan bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan bantuan sosial lainnya diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Menurut Safrizal, hasil pemantauan dan survei yang dilakukan di lapangan masih menemukan adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial. Ia menyebut masih terdapat warga kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan, sementara sebagian penerima dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.
Baca juga : Pemkot Palembang Segel Parkir Rajawali Village, PT Kuala Permai Disebut Tak Kantongi Izin
“Kami ingin menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mengawal validitas data penerima bantuan. Tujuannya agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat,” katanya.
GMSSPK juga menyatakan siap bekerja sama dengan 16 OPD yang berkaitan dengan program-program yang telah dipaparkan. Dalam waktu dekat, organisasi tersebut akan melakukan pertemuan lanjutan dengan para kepala dinas guna membahas langkah teknis pelaksanaan program di lapangan.
Dukungan dari Pemkot Palembang diharapkan dapat memperkuat peran GMSSPK dalam mendorong berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan warga Kota Palembang. (Iya)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
