Pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah melakukan peningkatan akuntanbilitas khususnya sektor minyak dan gas bumi (migas) sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik.
Pasalnya sektor migas dianggap vital dan dinilai sebagai penggerak roda perekonomian nasional. Dengan adanya laporan EITI, pemerintah daerah (Pemda) juga dituntut untuk menyampaikan penerimaan industri ekstraktif dari setiap perusahaan yang beroperasi di daerahnya. Nantinya diharapkan partisipasi pemda berkontribusi terhadap tingkat compliance EITI Indonesia.
Menurut Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ahmad Bastian Halim, Rabu (28/9) mengungkapkan, hal ini menjadi penting karena EITI merupakan standar yang dikembangkan secara internasional untuk mempromosikan transparansi pendapatan minyak, gas dan pertambangan di tingkat nasional. Adanya inisiatif ini diharapkan membawa sejumlah keuntungan bagi Indonesia.
“Setiap tahunnya standar EITI mengalami perubahan, karena setahun sekali ada world meeting dan salah satu yang dibicarakan yaitu mengenai ada tidaknya perubahan standar EITI,” katanya.
Oleh karena itu, sambung Bastian Halim, pihaknya mengadakan evaluasi terkait standar EITI yang ditetapkan bisa diakomodir oleh Indonesia. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia turut gencar mendukung EITI.
“Banyak sekali support dari pemerintah Indonesia, seperti undang-undang keterbukaan informasi salah satunya untuk melihat bagaimana informasi yang disampaikan stake holder sesuai serta dukungan dari KPK juga sama, mereka melakukan kegiatan subtansi mengenai transparansi pengelolaan anggaran di bidang perusahaan,” tutup Bastian. (adi)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
