Palembang, Sumselupdate.com – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Selatan mengungkap empat perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam pengungkapan yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026), polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka dan mengidentifikasi empat perempuan dewasa sebagai korban.
Keempat perkara tersebut ditangani berdasarkan laporan polisi yang diterbitkan dalam rentang 23 Oktober hingga 15 November 2026.
Masing-masing tersangka berinisial S dan W yang diduga berperan sebagai mucikari, serta RH dan E yang diduga bertindak sebagai perekrut.
Perkara pertama berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/4/X/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Kasus ini berkaitan dengan dugaan eksploitasi terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh suaminya sendiri.
Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik menemukan dugaan bahwa tindakan pelaku berkaitan dengan persoalan judi daring yang menjeratnya.
Selanjutnya, polisi menangani dua perkara lain berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/X/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 dan LP/B/1933/XI/2026 tertanggal 1 November 2026.
Kedua perkara tersebut berkaitan dengan dugaan praktik mucikari dan eksploitasi terhadap perempuan.
Sementara itu, perkara keempat berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/XI/2026 tertanggal 15 November 2026 berkaitan dengan dugaan perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Praktik perekrutan tersebut diduga telah berlangsung sejak 2016.
Dalam perkara ini, korban berinisial ISA awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan iming-iming gaji besar.
Namun, setelah tiba di Arab Saudi, korban justru dipekerjakan sebagai petugas kebersihan perkantoran. Selama berada di negara tujuan, korban juga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan dan kendala komunikasi akibat keterbatasan bahasa.
Dalam proses penyidikan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara, antara lain telepon genggam, uang tunai, pakaian, serta kartu ATM milik pihak-pihak terkait.
Penyidik juga telah melakukan pemberkasan terhadap keempat perkara tersebut. Berdasarkan data penanganan perkara, tiga berkas telah memasuki proses pelimpahan ke kejaksaan melalui Tahap I maupun Tahap II pada pertengahan November 2026.
Sementara itu, satu berkas perkara lainnya masih dipersiapkan untuk pelimpahan Tahap I.
Selain melakukan penegakan hukum, Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel juga mengintensifkan upaya pencegahan melalui sekitar 100 kegiatan edukasi dan sosialisasi selama periode 15 Oktober hingga 19 November 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kampanye Rise and Speak serta pemeriksaan dan pemantauan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan menjadi jalur perekrutan maupun pengiriman pekerja migran nonprosedural.
Beberapa lokasi yang menjadi sasaran kegiatan di antaranya Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Pelabuhan Tanjung Api-Api, terminal bus, sekolah, hingga tempat penampungan calon pekerja migran.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumsel Kombes Pol Andes Purwanti, S.E., M.M., mengatakan pengungkapan empat perkara tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam melindungi perempuan, anak, dan pekerja migran dari berbagai bentuk eksploitasi.
“Pengungkapan empat kasus ini adalah komitmen kuat Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel dalam mendukung penuh Program Prioritas Kapolri untuk melindungi perempuan, anak, serta pekerja migran dari segala bentuk eksploitasi,” ujar Andes.
Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan berani melaporkan apabila menemukan indikasi perdagangan orang di lingkungan sekitar.
Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat penting untuk membantu kepolisian melakukan deteksi dini sekaligus mencegah praktik perekrutan ilegal dan eksploitasi manusia.
Senada, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas prosedur maupun legalitasnya, terutama pekerjaan di luar negeri.
“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi bersama Polri dengan mengenali modus penipuan lowongan kerja dan segera melapor apabila menemukan indikasi perdagangan orang di wilayah Sumatera Selatan,” kata Nandang.
Polda Sumsel mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran serta kelengkapan prosedur keberangkatan sebelum menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri.
Melalui penegakan hukum dan edukasi berkelanjutan, kepolisian berharap masyarakat semakin waspada terhadap berbagai modus perdagangan orang dan eksploitasi manusia.
(**)







