Banyuasin, Sumselupdate.com – Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, H Hani Syopiar Rustam, SH telah memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar tentang penghapusan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hani Syopiar Rustam membantah kabar tersebut, dan menjelaskan bahwa bantuan PKH hanya tertunda dalam pembayaran, bukan dicoret dari perencanaan.
Menurut Hani, anggaran PKH sudah dianggarkan hingga September, tetapi telah diajukan untuk perubahan hingga Desember tahun 2023 dan telah disetujui. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menghapus bantuan PKH, semua program akan tetap berlanjut.
Hani juga mengajak masyarakat untuk bersabar dan menjaga kondusifitas. Semua program PKH akan tetap berjalan dan segera direalisasikan.
Tahun 2024 juga sudah dianggarkan dengan mekanisme yang sama, menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan yang signifikan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST MM MBA IPU, menambahkan bahwa insentif bantuan transport untuk PKH akan dicairkan setelah evaluasi dari gubernur.
Baca juga : Puluhan Pendamping PKH Banyuasin Geruduk Mantan Bupati Askolani Terkait Janji Ponsel dan Uang Transportasi
Gaji PKH sendiri sudah dijamin dari pusat, sedangkan APBD Pemda akan memberikan bantuan untuk mendukung kinerja KPM. Anggaran sudah tersedia dan akan segera dibayarkan setelah evaluasi gubernur selesai.
Erwin Ibrahim menegaskan bahwa anggaran PKH belum dibayarkan karena masih menunggu evaluasi, bukan karena ada niat untuk menghapusnya. PKH tetap menjadi prioritas dan akan terus dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
