Palembang, Sumselupdate.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan melakukan kajian terhadap kemungkinan pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi ketua RT/RW serta ustad/ustadzah, dan marbot.
Rencana pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Ketua RT/RW, ustad/ustadzah, dan marbot menjadi pembahasan pada rapat yang dipimpin Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda bersama BPJS Ketenagakerjaan dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang di ruang kerja Wawako, Senin (2/12/2019).
“Rapat ini untuk memberikan kesempatan kepada Ketua RT/RW, ustadz/ustadzah serta marbot untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Palembang memandang perlu adanya jaminan pelaksanaan tugas secara optimal melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Dijelaskannya, di Palembang terdapat sekitar 5.000 ketua RT/RW dan 400 ustadz/ustadzah di 18 kecamatan.
Menurutnya, penerapan BPJS Ketenagakerjaan harus dimulai dengan kajian dan dasar hukum pelaksanaan, serta sosialisasi sebelum nanti di-launching.
Pada kesempatan tersebut diketahui bahwa BPJS Kesehatan di Kota Palembang telah mencover lebih dari 90 persen warga Palembang, namun tidak demikian dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Sebelummya, sejumlah OPD di Kota Palembang pernah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan di antaranya Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Protokol, DLHK, Dinas Perikanan, dan Dinas Sosial.
Namun seluruh OPD tersebut tidak melanjutkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dengan alasan terganjar aturan. (syd)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
