Palembang, Sumselupdate.com – Kepengurusan perizinan dan lahan-lahan kepemilikan yang tidak jelas masih menjadi kendala upaya percepatan pembangunan di sejumlah daerah, terlebih lagi untuk bangunan instansi-instansi pemerintahan.
Kendala itu terjadi di beberapa daerah termasuk daerah-daerah pemekaran baru seperti Kabupaten Pali, Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara.
Sekretarist Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Mukti Sulaiman, Selasa (19/7) menyatakan, untuk mendukung upaya percepatan tersebut, pemerintah siap membantu mendorong percepatan peraturan daerah agar tidak terkendala lagi dalam pembangunan infrastruktur dan berbagai sektor lainnya di beberapa kabupaten yang belum terselesaikan.
“Namun pemerintah kabupaten juga harus memiliki upaya keras dan melakukan terobosan terkait tata ruang wilayah/kabupaten setempat. Seperti kabupaten PALI ini, termasuk kabupaten kecil dan kalau tidak segera ditetapkan maka akan sulit,” ujar Mukti.
Mukti beranggapan, permasalahan terkait tata ruang ini sebenarnya sangat penting dalam aksi pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, baik di kabupaten/kota, zona industri maupun zona perkebunan. (adi)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
