Jakarta, Sumselupdate.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, niatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan Plt Ketum Mardiono sebagai Capres dari KIB adalah hak mereka. Namun tidak akan mendapatkan dukungan dari anggota koalisi sendiri.
“Pertama, elektabilitas atau keterpilihan. Ketika dia memiliki elektabilitas tinggi, maka kesempatan, peluang untuk menang. Jadi, Pak Mardiono itu gak ada elektabilitasnya, susah menjadi capres. Tapi sekali lagi itu hak PPP mengusulkan ketumnya menjadi capres ataupun cawapres,” jelas Ujang di Jakarta, Jumat (16/12/2022).
Kemudian lanjut Ujang, secara konstruksi peta politik di parlemen, suara PPP paling kecil, hanya 19 kursi. “Ya bargaining politiknya juga rendah,“ kata Ujang.
Hal berikutnya, tidak ada yang mau, karena pasti akan kalah. “Itu kan logika pertarungan di pilpres. Jadi, tidak ada yang mau mendukung karena pasti akan kalah,” tuturnya.
Menurut Ujang, dinamika politik seperti ini positif saja, hanya pada kenyataannya akan sulit tercapai.
“Mencari bargaining untuk mengangkat Capres Mardiono, itu hal positif yang bisa saja, tetapi karena daya tawarnya rendah maka akan sulit, berat. Partai yang kuat yang kelas menengah ke atas itu yang memiliki bargaining yang tinggi,” kata Ujang.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terdiri dari Partai Golkar, PPP dan PAN. Satu nama yang terus disebut berkompetensi maju sebagai Capres KIB internal adalah Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Namun diskusi tentang siapa Capres KIB masih terus bergulir.
Sebelumnya, Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan, awal tahun depan akan ada pertemuan KIB.
“Semalam kita sempet ketemu juga komunikasi ngobrol-ngobrol ringan di antara PAN, PPP dan Golkar. Namanya juga ngobrol-ngobrol ringan ada semacam kesepakatan nanti di awal tahun kita bikin kegiatan lagi,” jelas Awiek.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, munculnya suara PPP yang ingin mengusung ketumnya sebagai kandidat capres KIB menggambarkan bahwa di internal KIB sangat menerapkan prinsip fair play.
Para anggota koalisi memberi ruang yang sama pada setiap partai untuk menjagokan kader terbaik masing-masing. Semua pimpinan dan kader terbaik dari partai koalisi diberikan ruang yang setara.
“Dengan pencalonan 3 kandidat ini sebenarnya fair play, bagus. Jadi bagaimana Golkar mengajukan Pak Airlangga, PAN mengajukan Pak Zulhas, kemudian Pak Mardiono dari PPP untuk capres atau cawapres,” jelasnya.
Ari juga melihat KIB sebagai koalisi yang solid menyongsong Pemilu 2024. “Koalisi menuju 2024, KIB sebenarnya yang paling solid. Tiga partai ini solid,” ujarnya.
Untuk mewujudkan kesetaraan itu, Ari mengusulkan agar KIB mengadakan musyawarah konstituen koalisi partai atau musyawarah konstituen KIB. Ketiga partai anggota itu bisa menerima dan mempertimbangkan masukan dari konstituen tiga partai anggota.
“Supaya tidak terkesan sebagai koalisi elit. Selama ini kan kesannya koalisi kan koalisi elit. Bagaimana ini menjadi koalisi konstituen atau koalisi rakyat,” tambahnya.
Ketika hal itu dilakukan, KIB akan membawa angin segar bagi perpolitikan di Indonesia.
“Sekaligus jadi motor baru untuk koalisi partai. Kalau bisa melakukan itu sebagai terobosan. Jadi nanti siapa pun yang diusung menjadi kesepakatan bukan elit saja, tapi konstituen tiga partai koalisi sampai ke akar rumput,” paparnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
