Jakarta, Sumselupdate.com – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian pakar keamanan siber.
Pakar keamanan siber Ibnu Dwi Cahyo menduga penyadapan tersebut kemungkinan tidak hanya menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), tetapi juga melibatkan perangkat lunak pengintai canggih seperti Pegasus atau teknologi sejenis.
Dugaan itu disampaikan Ibnu saat membahas konstruksi perkara penyadapan Presiden Prabowo dalam wawancara yang dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Jumat (13/11/2026).
Dalam konstruksi perkara yang disinggung, Listyo Sigit diduga memerintahkan anak buahnya melakukan penyadapan terhadap Presiden melalui metode Lawful Interception Management System (LIMS).
Namun, Ibnu meragukan kemampuan LIMS jika digunakan untuk mengakses data komunikasi secara mendalam, terutama aplikasi pesan instan yang memiliki sistem enkripsi.
“Saya yakin ini bukan LIMS. Tetapi ini Pegasus atau semacamnya,” kata Ibnu.
Menurutnya, LIMS memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi pada perangkat komunikasi seseorang. Sistem tersebut, antara lain, dapat digunakan untuk memperoleh data aktivitas panggilan telepon, lokasi, dan pesan singkat (SMS).
Sementara itu, untuk mengakses percakapan melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan Signal, menurut Ibnu, diperlukan akses langsung terhadap perangkat telepon yang digunakan.
Ibnu juga menjelaskan bahwa penggunaan sistem penyadapan yang sah harus mengikuti mekanisme dan ketentuan hukum, termasuk persyaratan perizinan melalui pengadilan negeri.
Karena itu, dia menduga teknologi seperti Pegasus berpotensi digunakan apabila penyadapan tersebut mampu menembus sistem keamanan perangkat komunikasi.
Pegasus merupakan perangkat lunak pengintai yang dikembangkan perusahaan teknologi asal Israel, NSO Group. Salah satu kemampuan yang dikenal dari teknologi tersebut adalah metode zero-click, yakni teknik penyusupan ke perangkat tanpa mengharuskan pengguna mengeklik tautan atau mengunduh aplikasi tertentu.
“Jadi seberbahaya itu Pegasus atau software semacamnya,” tambah Ibnu.
Pakar Minta Kepemilikan Spyware Diusut
Lebih lanjut, Ibnu menilai perlu dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui apakah perangkat lunak seperti Pegasus benar-benar digunakan dalam dugaan penyadapan tersebut.
Dia juga mempertanyakan pihak yang memiliki dan menguasai teknologi pengintai tersebut.
Menurut Ibnu, NSO Group menerapkan skema penjualan business-to-government (B2G), yakni transaksi produk kepada pemerintah atau lembaga negara.
Dengan demikian, apabila Pegasus digunakan dalam kasus tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri lembaga atau institusi mana yang memiliki akses terhadap perangkat lunak itu.
Ibnu bahkan mempertanyakan kemungkinan teknologi tersebut diperoleh melalui jalur di luar mekanisme resmi.
“Kalau di Indonesia nanti tidak ditemukan dalam misalkan dua atau tiga tahun terakhir penjualan Pegasus ke aparat yang ada di Indonesia, nah, ini dapatnya dari mana? Apakah dari luar negeri? Kalau dapatnya dari luar negeri, masalahnya bisa lebih serius,” ungkapnya.
Meski demikian, dugaan penggunaan Pegasus tersebut merupakan analisis Ibnu dan belum dapat dipastikan sebagai fakta dalam perkara penyadapan Presiden Prabowo.
Kepastian mengenai teknologi yang digunakan, pihak yang mengoperasikannya, serta pihak yang bertanggung jawab tetap memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan proses hukum.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
