Surabaya, Sumselupdate.com — Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi Kantor KPUD Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.
Kunjungan itu dimaksudkan untuk melihat lebih dekat persiapan jajaran KPU di daerah, khususnya di Jawa Timur.
Di KPUD Kota Surabaya, Ketua DPD RI diterima Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi, Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham, Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno, Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan SDM, Subairi serta jajaran lain.
Ketua KPUD Kota Surabaya, Nur Syamsi menjelaskan, di Kota Surabaya terdapat 8161 TPS yang tersebar di 31 kelurahan dan 2 wilayah hukum Polres. “Untuk anggota KPPS, kami merekrut 57.169 KPPS,” tutur Nur Syamsi, Senin (29/1/2024).
Terkait kesiapan logistik, Nur Syamsi bersyukur di Kota Surabaya tidak mengalami kendala apapun.
“Untuk logistik sudah siap 100 persen, termasuk template untuk DPD RI. Kami akan menetapkan 16 ribu petugas keamanan yang di fasilitasi Pemkot,”katanya.
Nur Syamsi menjelaskan selama ini, KPUD Kota Surabaya bekerja sesuai kalender kerja dan bekerja sesuai aturan yang berlaku.
“Jadi, tidak ada tekan-menekan dari pihak atau lembaga lain. Kami tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku,”sebut Nursyamsi.
Dikatakan, pihaknya selalu siap dengan berbagai kemungkinan pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
DPD RI diharapkan dapat memfasilitasi kesejahteraan anggota KPUD di daerah.
Usai dari KPUD Kota Surabaya, Ketua DPD RI mengunjungi KPUD Sidoarjo. Di sini, Ketua DPD RI diterima oleh Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak, Sekretaris KPUD Sidoarjo Sulaiman, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat Fauzan Adim, Divisi Teknis Penyelenggaraan Miftakul Rohmah, Divisi Hukum dan Pengawasan, Achmad Labib, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ana Aziza dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Musonif Afandi.
Kepada Ketua DPD RI, Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak menjelaskan seluruh logistik pemilu sudah diterima. Saat ini masih berada di gudang dan di-setting memasukkan logistik ke dalam kotak suara, untuk selanjutnya didistribusikan secara bertahap mulai dari kecamatan, desa/kelurahan hingga TPS.
“Tidak ada kendala dalam logistik pemilu. Di Sidoarjo ini terdiri dari 18 kecamatan, 346 desa dengan 5.551 TPS Reguler dan 15 TPS Lokasi Khusus. DPT-nya berjumlah 1.461.642 dengan petugas KPPS berjumlah 38 ribu lebih,” katanya.
Sementara di pondok pesantren, rumah sakit dan kampus, Iskak menyebut jika KPUD Sidoarjo tak menyiapkan TPS Khusus. “Karena tidak ada permintaan,” ujar Iskak.
Di sisi lain, Iskak meminta kepada Ketua DPD RI untuk memfasilitasi gedung atau kantor yang ditempatinya saat ini. Saat ini, tanah dan bangunannya bukan milik KPUD Sidoarjo. “Tanahnya seluas 1.624,5 m² itu milik Pemprov Jatim dan bangunannya seluas 812 m² milik Pemkab Sidoarjo,. Statusnya siap pakai,” tutur Iskak.
Iskak mengaku bupati siap menghibahkan bangunannya sepanjang tanah juga dihibahkan ke KPUD Sidoarjo oleh Pemprov Jatim. “Kami sudah bersurat kepada gubernur dan bupati. Mungkin Pak Ketua DPD RI bisa memfasilitasi hal ini,” harap Iskak.
Ketua DPD RI mengaku hasil kunjungan ini akan diserahkan kepada Komite I untuk ditindaklanjuti. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Komite I DPD RI tengah mengambil sampel penyelenggaraan pemilu jika ada kendala yang dihadapi.
Untuk aspirasi yang disampaikan, LaNyalla akan memperjuangkan dan meneruskannya kepada pihak terkait. “Soal aspirasi peningkatan kesejahteraan dari KPUD Kota Surabaya dan hibah tanah dari KPUD Sidoarjo, saya akan membantu meneruskan aspirasi tersebut dan memfasilitasinya. Memang itu tugas kami di DPD RI,” tegas LaNyalla.
Dia berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung secara baik tanpa ada kecurangan di lapangan. “KPU bertanggungjawab meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi pada saat pengambilan dan penghitungan suara dilakukan. Suara rakyat tidak boleh diselewengkan,”kata LaNyalla.
Pemilu 2024 lanjut dia, diharapkan menghasilkan proses yang memiliki kredibilitas dan legitimasi kuat di masyarakat.
“Dia harus kredibel dan legitimate. Meskipun sesungguhnya, saya tetap mendorong dan memperjuangkan agar presiden dan wakil presiden dipilih melalui MPR yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Tentu kita harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, di mana sistem bernegara sesuai cita-cita pendiri bangsa sudah dirumuskan di sana,” tegas LaNyalla. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
