Jakarta, Sumselupdate.com – Keberadaan aplikasi pinjaman online ilegal seolah tidak ada habisnya. Bak jamur di kala musim hujan, keberadaan pinjol masih saja subur tumbuh di tanah air. Sayangnya, keberadaan pinjol ini sering menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Apalagi pinjol yang tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) alias pinjol ilegal.

Dilaporkan Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK telah menindak 105 pinjol ilegal dan 18 entitas investasi ilegal pada bulan September 2022.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebutkan, dalam rangka pemberantasan pinjaman online ilegal dan investasi ilegal, OJK aktif berkolaborasi dengan asosiasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kementerian/lembaga lain, serta aparat penegak hukum dalam wadah SWI.

Mengutip suara.com, jaringan nasional sumselupdate.com, Ia mengatakan, mendorong penerapan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di industri fintech P2P lending atau yang dikenal dengan pinjol.

“OJK terus menjalin komunikasi dengan asosiasi dan menindaklanjuti kekhawatiran dari pemangku kepentingan terkait untuk memastikan penerapan peraturan tersebut secara efektif,” katanya.

OJK mencatat perusahaan finansial teknologi (financial technology/fintech) peer to peer (P2P) lending pada Agustus 2022 terus mencatatkan pertumbuhan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 80,97 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) menjadi Rp47,23 triliun.

Tingkat Keberhasilan Bayar 90 hari sejak jatuh tempo (TKB90) dilaporkan sebesar 97,11 persen atau turun 1,14 persen (yoy), sehingga persentase pendanaan macet sebesar 2,89 persen masih dalam batas yang terkendali di tengah kondisi global yang penuh tantangan.

Ia memparkan, pihaknya optimistis bahwa sektor jasa keuangan ke depan akan lebih baik dan dapat terus memberikan kinerja positif secara berkelanjutan.

“OJK senantiasa proaktif dan memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional,” katanya. (adm3/sur)