Jakarta, Sumselupdate.com — Papua kembali berduka! Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Yahukimo pada 21 Maret 2025 menewaskan 6 guru dan tenaga kesehatan.
Para korban diserang di rumah dinas mereka yang kemudian dibakar habis. Tragedi ini memicu evakuasi besar-besaran terhadap 46 guru dan tenaga medis ke Wamena dan Sentani demi keamanan mereka.
Komisi X DPR RI memberikan beberapa catatan. Pertama, mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
“Kami prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak,” jelas Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (23/3/2025).
Kedua, Komisi X mendorong pemerintah dan aparat keamanan meningkatkan perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kesehatan di daerah rawan konflik, dan mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa.
Ketiga, Komisi X mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat.
Keempat, Komisi X dan pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan memadai, dan pembangunan ekonomi inklusif.
Kelima, Komisi X mendorong penguatan regulasi dan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, termasuk alokasi dana perlindungan tenaga pendidik dan kesehatan, serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik.
“Demikian catatan Komisi X DPR-RI. Kami akan terus melakukan pengawasan atas tindak lanjut dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kasus ini, termasuk mengundang pihak mitra Komisi X DPR RI terkait dalam rapat kerja untuk membahas solusi jangka panjang,” tegasnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
