Sumut, Sumselupdate.com – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memastikan persiapan Pemilu 2024 terlaksana sesuai dengan peraturan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Doli dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024).
Menurut Doli, Pemilu 2024 didukung anggaran proposional. Keputusan ini diambil demi menjamin para pekerja yang terlibat sekaligus penyelenggaraannya mampu dijangkau dari Sabang hingga Merauke. Upaya ini bukan hanya sekadar bualan.
Terbukti, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Pemilu 2024 sebanyak Rp70,5 triliun. Angka ini lebih besar dari alokasi anggaran Pemilu 2022.
Selanjutnya, anggaran Pemilu tersebut dialokasikan ke masing-masing kementerian dan lembaga terkait.
Baca Juga: Setjen DPR RI Dorong Peningkatan Kompetensi PNS
Dia berharap kualitas kerja semakin membaik dan kesejahteraan semakin meningkat.
Tidak hanya itu, ia juga berharap isu kendala teknis penyelenggaraan pemilu bisa ditekan secara signifikan sehingga setiap tahapan pemilu berjalan lancar.
“Penyelenggaraan pemilu tahun ini harus lebih baik karena masalah kenyamanan dan masalah kesejahteraan sudah diupayakan pemerintah dan DPR,” katanya.
Penambahan anggaran pemilu lanjut Doli, karena pemerintah dan DPR punya perhatian luar biasa terhadap penyelenggaraan. Peningkatan SDM perlu dibarengi dengan alokasi anggaran yang cukup supaya berkualitas.
Dikatakan, terhitung sejak hari ini, persentase persiapan Pemilu 2024 nyaris rampung sekitar 97 persen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan para petugas masih berjibaku menyelesaikan distribusi logistik pemilu hingga ke pelosok Indonesia.
Baca Juga: Ketua Banggar DPR RI: Jangan Jadikan Orang Miskin Aset Elektoral!
Saat ini, tahapan dan rangkaian pemilu serentak ini kian mendekati hari pencoblosan. Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan kegiatan kontraproduktif patut dicegah agar tidak menimbulkan perpecahan antar masyarakat.
“Penyelenggaraan tahun ini harus lebih baik karena masalah kenyamanan dan masalah kesejahteraan sudah diupayakan pemerintah dan DPR,” tegasnya. (**)











