Jakarta, sumselupdate.com– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan diminta menahan rekomendasi Tim Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 melalui Pendekatan Sejarah yang digelar April lalu di Hotel Aryaduta, Jakarta.
Hal tersebut diaksudkan untuk menunggu pelaksanaan Simposium Nasional ‘Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain’ pada 1-2 Juni yang juga bakal mengeluarkan rekomendasi ‘tandingan.’
“Kami sudah minta agar rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Panitia Simposium (1965) di Aryaduta itu ditahan dulu, menunggu rekomendasi yang kami buat. Nanti boleh kita padukan dan itulah hasil akhir dari dua simposium ini,” kata Ketua Panitia Pelaksana Simposium Anti-PKI, Letjen Purnawirawan Kiki Syahnakri, dalam konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (30/5).
Rencananya, Simposium Anti-PKI akan digelar di Balai Kartini, Jakarta, tanggal 1-2 Juni 2016.
Kiki menyatakan, permintaan untuk menahan rekomendasi itu telah disampaikan langsung kepada Luhut saat dia berkunjung ke kantor Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Jumat pekan lalu.
Pada pertemuan itu, kata Kiki, Luhut bertemu para sesepuh TNI AD, beberapa di antaranya mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Ketua Dewan Pembina PPAD Jenderal Purnawiran Widjojo Soejono.
“Kami sudah menyarankan supaya (rekomendasi Simposium 1965) ditunda agar nanti digabungkan dengan rekomendasi kami. Kami siap dua panitia ini duduk satu meja untuk berdialog. Kami siap untuk memfinalisasi rekomendasi itu,” ujar Kiki.
Sebelumnya di Kantor Kemenko Polhukam, Luhut menyampaikan pemerintah masih mengkaji rekomendasi yang diserahkan Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965, Letjen Purnawirawan Agus Widjojo.
“Belum (selesai dikaji). Tunggu dulu, nanti ada waktunya. Tenang-tenang saja, besok ada simposium lagi,” kata Luhut.
Ia menyatakan tak masalah dengan Simposium Anti-PKI yang menjadi semacam tandingan bagi Simposium Membedah Tragedi 1965 yang diinisiasi oleh pemerintah lewat Lembaga Ketahanan Nasional –lembaga yang kini dipimpin Agus Widjojo.
Menurut Luhut, pihaknya justru berupaya memfasilitasi Simposium Anti-PKI itu untuk menjaring lebih banyak masukan dari masyarakat.Yang terpenting, kata dia, meningkatkan upaya pemerintah untuk mengakomodasi semua masukan demi penuntasan masalah dugaan pelanggaran HAM masa lalu itu. (shn)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
