Ketum Gelora: Perlu Sistem dan Strategi Pertahanan Baru

Gelora Talk 'Sistem Keamanan Nasional di Era Digital di Gelora Media Centre, Jakarta, Sabtu (29/5).

Jakarta, Sumseluodate.com — Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta meminta pemerintah Indonesia segera merumuskan sistem dan strategi pertahanan baru di era digital. Hal ini menyangkut keamanan nasional pasca pembobolan 279 data WNI di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Sekarang  baru kebobolan data BPJS, kita belum kebayang kalau data militer, kepolisian, dan seterusnya itu semua bobol. Ini yang kita belum kebayang,” kata Anis dalam Gelora Talk ‘Sistem Keamanan Nasional di Era Digital di Gelora Media Centre, Jakarta, Sabtu (29/5).

Bacaan Lainnya

Menurut Anis Matta, dengan sistem pertahanan baru tersebut, akan cepat diketahui di mana kelemahan  apabila keamanan digitalnya berhasil dibobol.
Mantan Menteri Kominfo Rudiantara menegaskan, Indonesia menjadi target serangan siber nomor empat di dunia setelah Mongolia, Nepal dan Georgia. Sedangkan serangan siber di dunia mencapai puluhan ribu per detik atau bila dirata-rata serangan siber ke berbagai negara sekitar 8 juta per hari.

Menurut dia rekor tertinggi dunia mencapai 300 juta serangan dalam sehari pada Maret 2019.

“Pengguna internet di Indonesia hampir sama banyaknya dengan pengguna telepon genggam, sekitar 180 juta orang. Selain serangan siber dari luar negeri, ada juga serangan dari dalam. Sehingga, keamanan dan integritas data institusi harus benar-benar diperhatikan,” kata Rudiantara.

Dikatakan di era pertama pemerintahan Presiden Jokowi saat Rudiantara Menteri Kominfo, pihaknya seringkali melakukan klarifikasi kepada publik atas serangan siber.

Rudiantars menjelaskan, media koran masih menduduki posisi pertama yang dipercaya publik untuk menjelaskan dampak dari serangan siber tersebut.
Berikutnya layanan pesan pendek atau SMS, dibandingkan dengan pesan yang disampaikan melalui aplikasi lain dan kemudian media televisi.

Sedangkan media sosial kata dia, dinilai publik masih tidak dipercaya, karena konten di media sosial masih banyak ditemukan konten hoaks.

Pakar Keamanan dan Intelijen Andi Wijayanto mengatakan, kualitas pengamanan siber Finlandia, Estonia dan Singapura yang terbaik di dunia.

Sementara Indonesia berada di posisi 50-an. Untuk itu, yang harus dilakukan menutup kerawanan yang mungkin timbuli.
Menurut Andi, kesadaran untuk mengamankan gawai yang dimiliki, menjadi hal paling mendasar untuk dilakukan. Apalagi, belum semua entitas teknologi yang memuat data pribadi, belum memiliki standar keamanan yang sama.

“Entitas seperti perbankan termasuk yang menggunakan data pribadi kita. Sayangnya, kita termasuk jarang membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat asal main tanda tangan aja, “tegas mantan Menseskab tersebut.

Andi menambahkan, pada tataran negara, infrastruktur menjadu penting menjaga keamanan negara dari serangan siber. Sehingga apabila ada intercept dari pihak luar atas keamanan negara yang berkaitan dengan keamanan nasional, akan diketahui di bagian mana yang bermasalah.

“Kerawanan paling puncak adalah kerawanan politik. Karena sampai hari ini belum ada perlindungan data pribadi. Sampai hari ini, kita juga belum punya UU Keamanan Siber UU ITE perlu direvisi,”tuturnya.(duk)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.