Ketua MPR: Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tidak Beralasan

Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan semua pihak  tentang adanya skenario mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sama sekali tidak beralasan.

Memasuki tahun kedua masa bhakti MPR sekarang ini, semua agenda kerja dan dua kali Focus Group Discussion (FGD) oleh MPR tak pernah menyoal jabatan presiden.

Bacaan Lainnya

‘’Bukan hanya tak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario itu tak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR.Dalam proses pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), MPR sudah belasan kali mengadakan FGD dengan menghadirkan para akademisi. Satu kali pun kami tak pernah menyoal periode jabatan presiden. Untuk membuktikan  silahkan menanyakan kepada semua peserta FGD,’’ ujar Bamsoet.

Menurut Bamsoet  membangun curiga tentang penambahan periode jabatan presiden sama sekali tidak produktif, tidak relevan dengan situasi terkini dan hanya membuat gaduh. Negara sedang berjuang mengakhiri pandemi dan memulihkan perekonomian dari perangkap resesi.

‘’MPR concern dengan dua persoalan itu karena berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. MPR juga concern dengan progres transformasi digital di dalam negeri, karena masalah ini berkait dengan kesiapan anak-cucu kita menghadapi perubahan zaman. Saya mengajak semua pihak  tetap fokus pada upaya mengakhiri pandemi dan kerja memulihkan perekonomian,’’ kata Bamsoet

Isu presiden tiga periode, kata Bamsoet, hanya skenario halu dari para petualang politik. Sebab, memasuki tahun kedua, MPR Periode 2019-2024 hanya fokus menyiapkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni PPHN.

Sekadar diketahui, amandemen terbatas merupakan Rekomendasi MPR Periode 2014-2019 yang telah ‘diamanatkan’ kepada MPR Periode 2019-2024. Agenda ini tidak menyinggung masa  jabatan presiden.

Menghadirkan PPHN bertujuan menguatkan sistem presidensial. Pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung dengan masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali untuk masa lima tahun berikutnya.

Lebih dari itu, dengan PPHN, bangsa memiliki arah dan perencana pembangunan berkelanjutan, dari satu presiden terpilih ke presiden  berikutnya.

MPR periode sebelumnya dan MPR periode sekarang telah melakukan  diskusi dengan berbagai kalangan, termasuk  tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pakar, dan akademisi.

‘’Semua diskusi atau FGD itu tak pernah menyinggung penambahan periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode,’’ jelas mantan Ketua DPR tersebut.

Kepemimpinan MPR periode sekarang, menurut Bamsoet, telah menyelenggarakan belasan kali FGD dengan tema ‘Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila’ dan ‘Reposisi Haluan Negara Sebagai Wadah Aspirasi Rakyat’.

FGD bertujuan menerima masukan dari para pakar dan kalangan akademisi. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.