Ketua Forum Honorer Banyuasin Kunjungi BKPSDM Terkait Nasib Honorer

Senin, 27 November 2023
Ketua Forum Honorer Banyuasin Ali Sardani, SE, melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banyuasin.

Banyuasin, Sumselupdate.com – Ketua Forum Honorer Banyuasin Ali Sardani, SE, melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banyuasin, untuk membahas nasib tenaga honorer non-ASN yang belum terakomodir dalam perekrutan Program Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2023.Senin (27/11/23)

Dalam pertemuan yang berlangsung, Ketua Forum Honorer Banyuasin Ali Sardani, SE menyoroti ketidakakomodiran tenaga honorer non-ASN, khususnya tenaga teknis, dalam program rekrutmen P3K. Hal ini menjadi perhatian karena di tahun 2023, prioritas rekrutmen masih difokuskan pada tenaga pendidikan dan kesehatan.

Ketua Forum Honorer Banyuasin Ali Sardani, SE menyampaikan, aspirasi dan kebutuhan tenaga honorer non-ASN di berbagai sektor, terutama dalam pengembangan aspek teknis yang mendukung berbagai bidang pelayanan publik. Beliau menekankan pentingnya mendengarkan suara para honorer non-ASN untuk memastikan semua sektor mendapatkan perhatian yang adil.

Sementara itu, BKPSDM Banyuasin memberikan penjelasan terkait mekanisme rekrutmen P3K tahun ini, menjelaskan bahwa fokus pada pendidikan dan kesehatan merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Advertisements

Meski demikian, BKPSDM berkomitmen untuk terus berdialog dengan berbagai pihak guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua tenaga honorer.

Baca juga : Kejari Gelar Program Pos Bindu Bersama IAD Banyuasin

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat antara Forum Honorer Banyuasin dan BKPSDM. Keduanya berkomitmen untuk terus berdiskusi guna menemukan solusi terbaik agar semua tenaga honorer non-ASN dapat diakomodir dengan adil dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

harapan alie untuk pihak terkait sangat besar agar prioritas diberikan kepada tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database BKN.

Baca juga : Komite I DPD RI Terus Perjuangkan Tenaga Honorer Diangkat PPPK

Selain itu, diharapkan pula bahwa perhatian lebih dapat diberikan kepada mereka yang telah lama mengabdi di instansi pemerintahan setempat (OPD) serta memiliki rentang usia antara 45 hingga 56 tahun.

Rentang usia 45-56 tahun dianggap sebagai parameter yang tepat untuk mempertimbangkan tenaga honorer yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup matang di bidangnya. Dengan demikian, diharapkan proses pemanasan dapat memberikan peluang yang adil dan seimbang bagi para tenaga teknis yang telah lama bertahan dalam mendukung berbagai program pemerintah. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.