Kementerian PUPR RI dan Pemda Taput, Harus Peka Serta Peduli Kepentingan Masyarakat

Mantan anggota DPR RI Anthon Sihombing.

Jakarta, sumselupdate. com – Mantan anggota DPR RI Anthon Sihombing, mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus peka dan peduli kepentingan masyarakat, termasuk membangun infrastruktur.
Jangan alasan pembangunan hak kepemilikan tanah, terutama yang sudah memiliki sertifikat disepelekan dan diabaikan.

“Sebelum membangun jalan apakah itu pelebaran, pengerasan, perpanjangan atau ring road, sebaiknya musyawarah dan koordinasi dengan pihak berkepentingan bagaimana cara menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Read More

Ketua Bidang Politik Sosial, yang juga anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Anthon Sihombing kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/12/21) menanggapi masalah tanah di daerah Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut.

Menurut Anthon Anggaran dari APBN sudah turun karena Pemda Taput menyampaikan ke Kementerian PUPR sudah bebas, padahal belum, karena belum ada musyawarah dengan pemilik tanah.

Anthon berharap pihak pemerintah tidak memaksakan kehendak atau kemauan sepihak. Ketua Umum IMO Watch ( Internasional Maritime And Ocean Watch ) dan Ketua Umum Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia ini mengemukakan, di lokasi tersebut sedang dibangun jalan lingkar, tanpa membangun komunikasi dengan pemilik tanah.

Seharusnya, Kementerian PUPR tidak boleh mengerjakan tanah yang belum dibebaskan atau lahan belum diserahkan pemilik tanah
Tanah Anthon Sihombing ikut terkena kurang lebih 7 000 meter dengan sertifikat bukan tanah dari warisan.

Dalam permasalahan ini, kata Anton, pemerintah kurang memperdulikan kepentingan masyarakat, sesuai ketentuan yang ada.

“Kita setuju ada pembangunan untuk memajukan daerah, tetapi harus dilakukan koordinasi dan pendekatan dengan masyarakat, khususya pemilik tanah ´kata Anton Sihombing sambil menambahkan, masalah ini sudah disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah, tetapi kurang mendapat respon. Sebagai putra daerah dan salah seorang pemilik tanah, Anthon berharap supaya dilakukan musyawarah mufakat. Jika tidak ada respon dari instansi terkait, tidak tertutup kemungkinan ditempuh melalui jalur hukum. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.