Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Selatan mendorong percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan ruang pelindungan terhadap berbagai potensi kekayaan intelektual yang dimiliki daerah.
Upaya percepatan itu ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Budi Argap Situngkir, bersama para Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Senin (9/11/2026).
Rapat berlangsung di ruang kerja Kakanwil dan turut didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Fatriansyah.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Hukum tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah di Bidang Kekayaan Intelektual.
Melalui kebijakan tersebut, seluruh kantor wilayah diminta berkoordinasi dan memfasilitasi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menginisiasi pembentukan Perda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.
Dalam arahannya, Budi Argap menegaskan pentingnya regulasi daerah sebagai landasan hukum untuk memperluas akses pelindungan KI bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Berdasarkan data nasional hingga 2025, baru 16 pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki regulasi khusus mengenai fasilitasi pelindungan KI.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pembentukan regulasi serupa di daerah, termasuk Sumatera Selatan, guna mendukung pengembangan potensi ekonomi kreatif sekaligus implementasi Asta Cita ke-3.
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Budi Argap menginstruksikan para Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya mengambil langkah konkret melalui koordinasi aktif dengan kepala daerah dan pimpinan DPRD.
Selain itu, mereka diminta mendorong pengusulan Rancangan Perda Kekayaan Intelektual dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), memberikan pendampingan teknis penyusunan dan harmonisasi rancangan regulasi, serta melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara berkala kepada Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
“Kekayaan intelektual merupakan aset strategis daerah yang harus mendapatkan pelindungan melalui kepastian hukum. Sumatera Selatan memiliki potensi KI yang beragam, mulai dari motif wastra tradisional, seni budaya, produk indikasi geografis, hingga inovasi teknologi dan produk UMKM,” tegas Budi Argap.
Ia meminta para perancang peraturan perundang-undangan aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembentukan Perda Fasilitasi Pelindungan KI segera diinisiasi dan masuk dalam Propemperda.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi pelindungan sekaligus mendorong pengembangan potensi kekayaan intelektual di wilayah masing-masing.
Sebagai langkah konkret, rapat koordinasi tersebut juga menetapkan pembagian zona pendampingan bagi para Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.
Pembagian zona ini menjadi dasar pelaksanaan koordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah di seluruh kabupaten/kota.
Melalui langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel berharap pembentukan Perda Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual dapat dipercepat sehingga potensi budaya, produk unggulan daerah, dan inovasi masyarakat Sumatera Selatan memperoleh dukungan regulasi yang memadai.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
