Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti kegiatan Policy Talks bertema “Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief Sebagai Instrumen Strategis Kebijakan Sumatera Utara” secara daring dari Ruang Teleconference Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Senin (25/5/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara tersebut diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Nur’Ainun, serta jajaran Tim BSK Kanwil Kemenkum Sumsel.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius M.T. Silalahi, dalam pemaparannya menegaskan pentingnya analisis kebijakan dan penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam mendukung proses pengambilan kebijakan publik yang efektif, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pendekatan kebijakan berbasis data dan kondisi riil di lapangan menjadi kunci dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
“Selain itu, kebijakan publik harus mampu menjembatani kepentingan publik (res publica) dan kepentingan privat (res priva) secara proporsional agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan membahas berbagai tantangan serta strategi penguatan kapasitas analis kebijakan di wilayah. Para peserta juga bertukar pandangan terkait implementasi analisis kebijakan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur, khususnya di bidang analisis kebijakan.
Menurutnya, kemampuan menyusun analisis kebijakan dan policy brief yang komprehensif menjadi faktor penting dalam mendukung lahirnya kebijakan publik yang responsif, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis analisis yang terukur dan akurat serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik,” kata Maju Amintas Siburian.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
